Headline News
Loading...

DPP IMM Kawal Proses Hukum Ahok Bersama Cipayung Plus

Baca Kabar ini juga . . .

Foto : Diskusi Kebangsaan yang digelar DPP IMM

Jakarta, IMMJATIM.ORGKetua Umum DPP IMM Taufan Putera Revolusi Korompot mengatakan perjalanan Bangsa kini semakin buram di tengah dinamika kebangsaan semakin tidak tentu. Masyarakat Indonesia berteriak dengan keikhlasan serta penuh kesadaran menuntut sistem demokrasi yang ideal sehingga terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Tidak bisa di pungkiri realitas menerjemahkan Hukum di bangsa ini menjadi semakin tumpul ke atas dan sangat tajam ke bawah.

Hal tersebut ia sampaikan ketika DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menggelar acara diskusi dengan tema "Menuju Indonesia Berdaulat, Meneropong Gelar Perkara Ahok dan Momentum Penegakan Hukum di Indonesia" di Kantor DPP IMM Jl. Menteng Raya 62, Senin(14/11/) kemarin.

"Siapa tidak tahu kasus Century, BLBI, Pelindo, Sumber Waras, Reklamasi, dan masih banyak masalah sejenis yang menggantung, tanpa ada kepastian. Sepertinya Hukum menjadi tunduk dan patuh ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang berkaitan erat dengan elit politik, pejabat publik, ataupun pemilik modal," paparnya.

Seiring berjalannya kasus yang tak kunjung selesai, tambahnya, Indonesia dikejutkan dengan kasus yang tengah marak diperbincangkan saat ini, yakni Penistaan Agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengancam kebhinekaan dan menodai keberagaman.

"Akhir dari Kasus penistaan agama oleh Ahok adalah pertaruhan Indonesia sebagai negara hukum atau negaranya penguasa, atau mungkin negaranya para pemilik modal. Ini momentum penegakkan hukum atau malah makin bobroknya hukum di Indonesia," tutur Taufan. 

Taufan berharap kasus penistaan agama oleh Gubernur DKI (Ahok) bisa menjadi momentum penegakan hukum di Indonesia yang berkeadilan, bukan cenderung tumpul ke atas dan makin runcing ke bawah. 

Acara diskusi tersebut dihadiri oleh beberapa narasumber, di antaranya: H. Muhammad Zaelani, M.Pd (Ahli Bahasa), Farid Mu’adz, S.H (Advokat), serta beberapa pimpinan organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus seperti Mulyadi Tamsir (Ketum PB HMI) yang diwakili Sekjend PB HMI, Kartika Nurrakhman (Ketua Umum PP KAMMI), dan Ketua Umum PMKRI.

Sementara itu, ahli bahasa, H. Muhammad Zaelani, M.Pd menilai pernyataan Ahok ketika kunjungan kerja di Kepulauan Seribu telah menistakan agama. Hal itu berdasarkan ilmu linguistik yang dipelajarinya, bahwa terdapat kesengajaan oleh Ahok karena melakukan penurunan nilai derajat ayat suci Alquran sebagai pedoman hidup dan beragama umat islam.

"‎Faktanya Ahok itu non-Muslim. Pernyataannya di Al Maidah ayat 51 itu karena Ahok ingin melakukan penurunan derajat pada ayat Alquran melalui tafsir bahwa ayat itu dibuat hanya untuk pada masanya saja. Itu bisa mendegradasi derajat dari ayat suci menjadi tidak suci," kata Zaelani dalam diskusi yang berlangsung di Gedung Pusat Muhammadiyah sekaligus Kantor DPP IMM, Jl. Menteng Raya 62, Jakarta Pusat tersebut. 

Zaelani menjelaskan, pernyataan petahana tersebut seakan ingin melakukan desakralisasi ayat-ayat suci Alquran melalui tafsirnya guna mendulang suara umat Islam sebagai mayoritas pemilih di Ibu Kota.‎ "‎Dia desakralisasikan Alquran dengan mungkin ya menggunakan tafsirannya hanya berlaku pada masa itu, masa-masa Rasulullah, masa para sahabat," jelasnya.

‎Lebih jauh, sambung Zaelani, umat Islam selalu meyakini bahwa ayat Alquran sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan, sehingga pernyataan Ahok dinilai telah melecehkan umat Islam. Terlebih, adanya buku yang ditulis Ahok dan juga membahas Surah Al Maidah, tentu tujuannya ingin memperluas keterpilihannya dengan harapan bisa memperoleh kelompok Muslim. (rzl) 
Share this article :
+
Previous
Next Post »
0 Komentar untuk "DPP IMM Kawal Proses Hukum Ahok Bersama Cipayung Plus"