Headline News
Loading...

Sikap IMM, Konflik Muslim Rohingya

Baca Kabar ini juga . . .

Foto : Konflik Rohingya, Myanmar (ilustrasi)

Yangon, IMMJATIM.ORG - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta Pemerintah Myanmar segera mengambil tindakan untuk mengatasi krisis hak asasi manusia (HAM) di Negara Bagian Rakhine. Pelapor khusus PBB terkait situasi HAM di Myanmar, Yanghee Lee, mengkritik pemerintah yang membiarkan wilayah tersebut terabaikan selama enam pekan.


Menurut dia, kunjungan dua hari pejabat PBB dan sembilan duta besar negara-negara yang diinisiasi pemerintah hanya menghasilkan hasil yang minimal. Ironisnya, operasi keamanan justru ditingkatkan sejak kunjungan delegasi internasional tersebut.

"Pemerintah Myanmar kini telah mengakui bahwa mereka menggunakan helikopter untuk mendukung pasukan di darat. Selain itu, ada informasi yang menyebutkan bahwa telah terjadi pembalasan terhadap warga yang berbagi keluhan dengan delegasi," kata Lee, kemarin. "Tindakan yang mendesak diperlukan untuk menghadirkan resolusi," ujarnya. 

Puluhan ribu warga dari etnis Rohingya telah meninggalkan rumah mereka di tengah operasi keamanan yang dipicu serangan bersenjata di pos perbatasan Myanmar dan Bangladesh, 9 Oktober 2016. Mereka juga dilaporkan telah mengalami pelanggaran HAM yang serius, termasuk penyiksaan, pemerkosaan, dan kekerasan seksual.

Tidak hanya itu, militer Myanmar juga menghancurkan rumah-rumah dan masjid. Lee mengatakan, tuduhan pelanggaran HAM, termasuk pemerkosaan dan pelanggaran seksual perempuan dan anak-anak perempuan, perlu diselidiki. 

"State Councellor Aung San Suu Kyi baru-baru ini menyatakan bahwa pemerintah merespons situasi berdasarkan prinsip supremasi hukum. Namun, saya menilai langkah pemerintah tidak berupaya untuk membuktikan tuduhan pelanggaran HAM," katanya. 

Lee menambahkan, dalam suratnya kepada Majelis Umum PBB, dia menekankan pentingnya akses kemanusiaan terhadap Muslim Rohingya sesegera mungkin. Dengan begitu, kebutuhan mereka yang terkena dampak, termasuk para pengungsi terpenuhi. "Terutama yang paling rentan," ujar Lee.

Terkait pengungsi, juru bicara UNHCR Adrian Edwards telah menyampaikan permintaan resmi kepada Pemerintah Bangladesh untuk membiarkan Muslim Rohingya melarikan diri dari kekerasan di Myanmar. Untuk itu, UNHCR mendesak Bangladesh membuka pintu perbatasan sehingga memungkinkan perjalanan yang aman.

Pekan lalu, penjaga perbatasan Bangladesh memulangkan kembali 86 Muslim Rohingya yang mencoba untuk menembus perbatasan kedua negara. Mereka, 40 perempuan dan 25 anak-anak, berasal dari Desa Khoiarchar di Sittwe, ibu kota Rakhine. 

Dengan menggunakan dua buah kapal, mereka mencoba memasuki Bangladesh melalui Sungai Naf. Namun, upaya tersebut menemui jalan buntu.

"UNHCR sangat prihatin dengan keselamatan dan kesejahteraan warga sipil di bagian utara Negara Bagian Rakhine. Kami mendesak Pemerintah Myanmar untuk memastikan perlindungan hukum dan martabat semua warga sipil di wilayahnya sesuai dengan aturan hukum internasional," tulis UNHCR di laman resminya. Edwards juga meminta warga di utara Rakhine tetap tenang.

UNHCR juga mendesak agar akses kemanusiaan dibuka seluas-luasnya. "Populasi warga yang terkenda dampak diyakini membutuhkan makanan, tempat tinggal, dan perawatan medis," kata Edwards.

Sebuah ironi
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mengecam serangkaian serangan yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap Muslim Rohingya di Rakhine, Myanmar. KAMMI menilai tragedi ini merupakan sebuah ironi. 

"Segala bentuk tekanan represif yang dilakukan dan dilegitimasi oleh Pemerintah Myanmar merupakan kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai HAM universal. Sebab, HAM, terutama terkait hak untuk hidup, hak untuk bebas dari rasa takut, adalah hal yang harus dijaga bersama," ujar Kepala Departemen Kajian Internasional Pimpinan Pusat KAMMI Hidayah Sunar Perdanastuti. 

Ia menambahkan, jaminan terhadap HAM seharusnya dijamin oleh negara. Namun, di Myanmar terjadi pelanggaran HAM yang justru dilakukan dan dilegitimasi oleh negara.

Ketua Umum PP KAMMI Kartika Nur Rakhman menilai PBB dan ASEAN selalu tak berdaya dalam mengatasi permasalahan Muslim Rohingya. Oleh karena itu, KAMMI mendesak pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, menginisasi pembahasan masalah tersebut.

"Agar PBB dan ASEAN mengubah pendekatannya agar memiliki mekanisme yang efektif bagi penyelesaian kekerasan terhadap Muslim Rohingya," kata Kartika. Menurut dia, Indonesia sebagai negara yang mampu merawat keragaman antaretnis dan agama seharusnya mampu dan berperan aktif mempromosikan perdamaian di Asia Tenggara, terutama di Myanmar.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) juga mengutuk keras kekejaman terhadap Muslim Rohingya yang dibiarkan oleh Pemerintah Myanmar. Untuk itu, Ketua Umum DPP IMM Taufan Putra meminta pemerintah mengambil langkah tegas dengan meminta duta besar Myanmar untuk Indonesia angkat kaki dari Indonesia.

"Usir Duta Besar Myanmar dari Indonesia," ujar Taufan. Ia menegaskan, sikap keras Indonesia sebagai negara berpengaruh di ASEAN sangat penting sebagai bentuk sikap penolakan pada kejahatan kemanusiaan. 

Kekerasan dalam bentuk apa pun dengan motif apa pun tak bisa dibenarkan. "Dan pembantaian militer Myanmar kepada etnis Rohingya yang merupakan penduduk Muslim adalah kejahatan kemanusiaan. Tak ada satu pun dalil yang bisa membenarkan genosida tersebut," kata Taufan.

Di sisi lain, dia menilai respons Internasional juga sangat lamban dan lemah. Begitu pun respons Pemerintah RI. 

Situasi yang berbeda ditampakkan saat merespons pengeboman di Prancis, Turki, dan negara-negara lain. Oleh karena itu, Taufan meminta pemerintah mengambil langkah tegas.

"Mendesak Pemerintah Indonesia untuk memutuskan hubungan apa pun dengan Myanmar. Negara berdaulat tak berkompromi dengan siapa pun yang melakukan kejahatan kemanusiaan," ujarnya. Jika tidak ada sikap tegas dari Pemerintah Indonesia, Taufan mengatakan, jutaan kader IMM di seluruh Indonesia yang akan memaksa bubes Myanmar angkat kaki dari Tanah Air.

***

Konflik Rohingya

9 Oktober 2016
Sekitar 300 militan yang diduga merupakan Muslim Rohingya menyerang tiga pos perbatasan Myanmar dan Bangladesh. Serangan tersebut mengakibatkan sembilan petugas keamanan Myanmar tewas.

11 Oktober 2016
Empat tentara Angkatan Bersenjata Myanmar (Tatmadaw) tewas pada hari ketiga serangan. Pejabat pemerintah di negara bagian Rakhine menuding Rohingya Solidarity Organisation (RSO) sebagai otak di balik aksi tersebut. RSO disebut sebagai kelompok pemberontak Islamis yang aktif pada medio 1980-an hingga 1990-an.

17 Oktober 2016
Kelompok yang menamakan diri sebagai Faith Movement of Arakan (FMA) merilis sebuah video di beberapa situs media sosial. Mereka mengklaim bertanggung jawab atas rangkaian serangan. Setelah itu, satu per satu kelompok, menyatakan setia kepada Pemimpin FMA Abu Ammar Junooni.

Seiring serangan-serangan tersebut, pasukan keamanan lokal mulai merekrut penduduk non-Rohingya untuk dijadikan polisi daerah setempat. Mereka dilatih di Sittwe, ibu kota negara bagian Rakhine, untuk kemudian dikirimkan ke desanya.

15 November 2016
Tatmadaw mengumumkan, mereka sukses menewaskan 69 Muslim Rohingya dalam serangan balik ke kawasan utara negara bagian Rakhine. Sementara 17 pasukan keamanan (perinciannya, 10 polisi dan tujuh tentara) juga meregang nyawa. Dengan demikian, sejak 9 Oktober 2016, 134 orang telah tewas (102 Muslim Rohingya dan 32 anggota pasukan keamanan). Di samping itu, 234 orang yang diduga terkait dengan rangkaian serangan ke perbatasan Myanmar dan Bangladesh juga ditangkap.

18 November 2016
Dewan Ulama Islam Internasional melalui Imam Tertinggi Al Azhar Al Sharif Dr Ahmed Al Tayeb meminta respons cepat semua pihak, untuk mengakhiri kekejaman yang dilakukan militer Myanmar terhadap Muslim Rohingya.

Sumber :
Sikap DPP IMM
Sikap PP KAMMI
Aljazirah/BBC/Reuters/The Guardian/The National
Republika.co.id
Share this article :
+
Previous
Next Post »
0 Komentar untuk "Sikap IMM, Konflik Muslim Rohingya"