Headline News
Loading...

Sikap PP Muhammadiyah tentang Demo 4 November Pasca Bertemu Jokowi

Baca Kabar ini juga . . .

Foto : Pernyataan PP Muhammadiyah terkait aksi damai 4 November dan aspirasi umat islam

Jakarta, IMMJATIM.ORG - Hari ini, Selasa (8/11) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendapat kunjungan dari Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo terkait aksi damai "Bela Islam II" pada 4 November lalu. PP Muhammadiyah pun menyatakan sikapnya melalui surat nomor 570/PER/I.0/A/2016 yang berisikan 6 (enam) poin.


Pertama adalah bahwa demo 4 November 2016 telah berlangsung damai, demokratis, tertib, dan bermartabat adalah perwakilan aspirasi umat Islam yang merasa tersinggung atas penistaan terhadap kitab sucinya (Al-qur’an) oleh pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu. Demo yang masif dan mengundang simpatik tersebut murni merupakan aspirasi keagamaan umat Islam, tanpa ada unsur politik apapun dan oleh pihak manapun.

Poin kedua  adalah bahwa Muhammadiyah mengapresiasi aksi damai yang berlangsung sangat positif dan mencerminkan kepribadian umat islam, terbukti dengan aksi yang berlangsung lancar, bersih, tertib, dan damai. Muhammadiyah percaya bahwa kericuhan yang terjadi di akhir demonstrasi bukanlah dilakukan oleh pendemo, tapi dilakukan oleh pihak-pihak yang berupaya untuk merusak citra dan aspirasi umat islam dengan bersikap anarkistis. Muhammadiyah juga menghargai peran aparatur keamanan yang telah menjalankan fungsinya dengan baik dalam mengamankan proses demonstrasi.

Selanjutnya pada poin ketiga Muhammadiyah menyatakan apresiasinya terhadap sikap pemerintah melalui presiden dan wakil presiden yang memerintahkan, Kepolisian untuk melakukan proses hukum yang cepat, tegas, dan transparan, serta tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum dugaan penistaan agama yang dialamatkan pada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Namun, disayangkan, sikap tegas tersebut kurang diimbangi dengan proses komunikasi yang cepat dan terbuka, sebagaimana tidak berhasilnya para wakil pendemo untuk berkomunikasi dengan Presiden RI. Karenanya kini dan ke depan pemerintah diharapkan untuk lebih responsif dan menjalin komunikasi dengan semua pihak dalam menampung dan merespon aspirasi masyarakat dan umat islam yang selama ini merasa kurang terakomodir.

Keempat, pemerintah diminta bersikap cermat dan seksama dalam menangani dan menyelesaikan kasus dugaan penistaan agama tersebut sebagai akar tunjang yang menyebabkan suasana kehidupan kebangsaan menjadi keruh dan mengalami eskalasi keresahan yang luas. Kepolisian diharapkan tidak melakukan interpretasi yang dapat menambah eskalasi ketidak puasan terhadap penanganan kasus dugaan penistaan agama itu. Penegakan hukum dengan cepat, tegas dan transparan secara konsisten sebagaimana janji pemerintah. Gelar perkara yang terbuka selain harus sesuai koridor hukum, juga jangan sampai menimbulkan masalah baru yang menyebabkan kontroversi dan kaburnya masalah utama. Akan besar resikonya dan pertaruhannya, manakala kasus tersebut tidak sejalan dengan esensi keadilan hukum dan aspirasi umat Islam yang merasa keyakinan agamanya ternodai.

Kelima, pejabat negara di seluruh tingkatan hendaknya menunjukkan keteladanan dan jiwa kenegarawanan. Pejabat negara harus rendah hati, bertutur kata yang baik, serta tidak bertindak arogan yang dapat meresahkan masyarakat. Pejabat negara tidak boleh bertindak gegabah, terlebih yang berkaitan dengan urusan agama, pancsila, dan hal-hal sensitif lainnya. Semua warga negara juga diharapkan menunjukan prilaku yang utama, damai, toleran, dan berkeadaban mulia. Hal tersebut adalah cerminan dari pribadi bangsa Indonesia religius dan berkebudayaan luhur. 

Terakhir bahwa Muhammadiyah mengajak segenap institusi pemerintahan dan seluruh komponen bangsa, termasuk partai politik untuk menjaga kebersamaan dan keutuhan NKRI. Kepada seluruh komponen dan warga bangsa hendaknya tetap menjaga suasana aman, damai, dan kebesamaan. Kerahkan seluruh energi nasional untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dan bangsa yan maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat sebagimana cita-cita bangsa Indonesia.

Pernyataan tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Dr. Haedar Nashir, MA bersama dengan Sekretaris Umum Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed tertanggal 8 Shafar 1438 Hijriyah / 8 November 2016 Masehi.(ubay)
Share this article :
+
Previous
Next Post »
0 Komentar untuk "Sikap PP Muhammadiyah tentang Demo 4 November Pasca Bertemu Jokowi"