Headline News
Loading...

IMM Tidak Akan Turun Aksi 212, Ini Pernyataan Sikap Resmi DPP IMM

Baca Kabar ini juga . . .

Foto : Surat resmi pernyataan sikap DPP IMM terkait aksi damai 212 (hal. 1)
Foto : Surat resmi pernyataan sikap DPP IMM terkait aksi damai 212 (hal. 2)

Jakarta, IMMJATIM.ORG - Menanggapi berbagai pemberitaan terkait isu kebangsaan yang bersangkutan dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), maka Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IMM menyatakan sikapnya melalui surat pernyataan nomor : 36/A-1/2016.


Demokrasi telah mati, kedaulatan bangsa semakin tergerus, pemimpin merakyat hanya pencitraan, pemimpin tegas hanya klaim semata, keberagaman dan kebhinekaan ternodai oleh sikap tidak terpuji para pemimpin bangsa. Hukum semakin menunjukkan bentuk pisaunya yang tajam ke bawah namun tumpul keatas. Keadilan telah ditelanjangi dan diperkosa oleh rezim penguasa yang arogan. Negara hukum hanya diatas kertas, faktanya negara kekuasaan.

1. Negara Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Oleh karenanya, hukum harus menjadi panglima, equality before the law. Bukan sebaliknya tajam ke bawah namun tumpul keatas. Aksi bela islam adalah akumulasi dari tidak tegaknya hukum di negara ini. Rakyat kecil dianggap hate speech dijemput paksa, terduga teroris ditembak mati, namun penista agama yang mengancam keberagaman masih bebas sementara pengunggah video penistaan agama ditersangkakan bahkan sempat ditahan. Saat sistem dan institusi penegak hukum menjadi sorotan, maka kami menyatakan bahwa saat inilah momentumnya penegakan hukum di Indonesia. Hukum tidak boleh kalah dengan pemilik modal, penguasa, dan elit politik. Oleh karenanya, kami  mendesak penista agama harus ditahan dan diadili, layaknya penista agama terdahulu. Usut tuntas kasus hukum yang sampai hari ini masih menggantung, diantaranya kasus BLBI, century, kasus reklamasi, korupsi sumber waras, termasuk kasus penistaan agama. Negara tak akan berdaulat jika hukum masih dibawah kendali penguasa, pemilik modal, dan politisi hitam.

2. Mengecam langkah-langkah neo-orba pemerintah yang membungkam dan menghambat demokratisasi dengan melarang aksi-aksi demonstrasi. Demonstrasi diatur dalam UU, ciri dari negara demokrasi. Tak hanya melarang aksi demonstrasi umat bela islam di tanggal 2 nanti, namun juga dengan memanggil dan memeriksa para tokoh-tokoh dan dituntut dengan pasal yang katanya menghina pemerintah. Tak berhenti sampai disitu, Polda Metro Jaya bahkan sampai menyebarkan surat edaran menyikapi aksi massa menggunakan helikopter. Gaya neo-orba yang juga sering diterapkan ketika menghadapi aksi demonstrasi IMM. Terbaru, aksi represif aparat saat aksi di hari kebangkitan nasional 20 Mei 2016 di Ambon, dan di hari sumpah pemuda 28 Oktober 2016 di Bima, yang mengakibatkan beberapa kader IMM terluka. Aparat kepolisian seharusnya melindungi masyarakat, bukan sebaliknya melindungi penguasa.

3. Menolak isu makar yang tidak berdasar. Makar telah diatur dalam KUHP pasal 10 dan sampai saat ini tidak ada indikasi gerakan makar di Indonesia. Termasuk aksi tanggal 2 nanti bukanlah gerakan makar, melainkan langkah konstitusional yang diatur dalam denagara yang demokratis. Oleh karenanya elit politik, penegak hukum tak perlu sembarangan menuding sikap kritis masyarakat sebagai gerakan makar.

4. DPP IMM tetap konsisten dalam menyikapi kondisi kebangsaan hari ini dengan terus mengawal proses hukum penista agama dan mendorong agar kondisi hari ini menjadi momentum penegakan hukum di Indonesia, sehingga kasus hukum besar mahasiswa muslim, diskusi publik dengan tema penegakan hukum menuju Indonesia berdaulat, dan di setiap rilis yang IMM sampaikan secara kelembagaan.

5. Terkait ajakan aksi tanggal 2 Desember nanti, kami mengapresiasi. Namun, dengan berbagai pertimbangan, termasuk sikap PP Muhammadiyah, maka DPP IMM tidak ikut turun di tanggal tersebut. Terkait informasi keterlibatan IMM pada 2 Desember nanti bukanlah pernyataan resmi Ketua Umum DPP IMM, dan bukanlah sikap resmi DPP IMM. Sikap resmi DPP IMM yang disampaikan di depan media adalah akan turun aksi serentak. Belum menetapkan waktu, sampai sikap resmi DPP IMM ini terbit.

6. DPP IMM menyatakan akan turun aksi pada tanggal 30 November 2016 menuntut penegakan hukum dan menolak gaya neo-orba pemerintah. Serta menyerukan kepada seluruh kader IMM di setiap level pimpinan agar turun serentak ke jalan pada tanggal 30 November.

Demikian pernyataan sikap resmi DPP IMM terkait isu-isu kebangsaan yang marak belakangan dan sebagai instruksi bagi kader-kader IMM se-Indonesia, termasuk mengenai pemberitaan yang menyangkut pautkan IMM dengan aksi bela islam jilid III, 2 Desember 2016 (212) mendatang. (ubay)
Share this article :
+
Previous
Next Post »
0 Komentar untuk "IMM Tidak Akan Turun Aksi 212, Ini Pernyataan Sikap Resmi DPP IMM"