Headline News
Loading...

Wabup, DPRD, dan IMM Jember Satu Suara Kawal Penegakan Hukum di Indonesia

Baca Kabar ini juga . . .

Foto : Massa aksi melakukan longmarch menuju kantor DPRD Kabupaten Jember

Jember, IMMJATIM.ORG - Puluhan aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Jember turun ke jalan hari ini, Rabu (30/11) untuk menyuarakan aspirasinya terkait penegakan hukum di Indonesia. Berpusat di kantor DPRD dan kantor Pemkab setempat, aksi berjalan sejak pagi hingga siang hari.

Chandra, korlap aksi tersebut mengatakan dalam orasinya bahwa penegakan hukum di Indonesia semakin memburuk. "Hukum di Indonesia semakin tajam kebawah dan tumpul keatas, contoh nyata saat ini adalah kasus penistaan agama Ahok," katanya sembari menyemangati massa aksi di kantor DPRD Kabupaten Jember.

Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan atau negara yang hanya dimiliki oleh para penguasa. Maka, hukum seharusnya menjadi panglima tertinggi dalam setiap permasalahan, untuk berdirinya Indonesia yang berdaulat.

"Kami tidak hanya terfokus pada kasus Ahok, tapi bagaimana proses penegakan hukum di Indonesia berjalan dengan baik," ucap Bagus Rangga Sita, Ketua Umum Pimpinan Cabang (PC) IMM Jember.

Foto : Massa aksi melakukan orasi dan meneriakkan tuntutan-tuntutan, aspirasi mereka

"Banyak kasus-kasus di Indonesia yang mandek, semakin menandakan bahwa hukum di Indonesia semakin tumpul keatas, tapi justru sangat tajam kebawah," lanjut Rangga. 

Ia menyoroti berbagai kasus kasus yang tak kunjung usai, bahkan menggantung, terbengkalai tak diurus oleh para penegak hukum. Sebut saja kasus Munir, skandal BLBI, Century, kasus Salim Kancil yang tak kunjung usai, dan berbagai kasus lainnya. "Maka dari itu, kami mendesak agar momentum ini menjadi satu kesempatan untuk menegakkan hukum di Indonesia agar tidak hanya tajam kebawah, tapi juga seimbang, para penguasa pun bilamana bersalah tetap harus dihukum sesuai proses hukum," jelasnya.

Foto : pernyataan ssikap dan tuntutan PC IMM Jember

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IMM telah menyatakan sikapnya untuk mendesak pemerintah segera menyelesaikan proses hukum dari berbagai kasus yang ada sekaligus menjadikan momentum penistaan agama oleh Ahok sebagai momentum penegakan hukum di Indonesia sekaligus menandai tegaknya hukum dengan adil di Indonesia sebagai sebuah negara hukum. Pihak PC IMM Jember pun menyatakan sikap dan tuntutannya yang berisikan enam poin.

Salah satu poinnya pula menyatakan kecaman terhadap tindakan represif dan neo-Orde Baru (orba) yang dilakukan oleh pemerintah dan para aparat dalam mengawal demokratisasi negara. Contohnya adalah tindakan kepolisian yang melarang adanya aksi Bela Islam Jilid 3 pada 2 Desember mendatang, bahkan hingga menyerukan dengan menyebar selebaran melalui helikopter. Contoh lain adalah tindakan represif pemerintah dalam aksi yang dilaksakan oleh IMM Bima dalam momentum hari pendidikan 2 Mei lalu, dan berbagai tindakan yang cenderung represif lainnya. 

Dalam aksi tersebut, pihak pendemo telah berhasil menemui Wakil Bupati dan perwakilan dari DPRD sehingga telah berhasil menyerahkan dan menyampaikan aspirasinya secara langsung. Wakil Bupati dan para anggota DPRD pun sepakat dan satu suara dengan massa aksi untuk terus mengawal proses penegakan hukum di Indonesia, bukan hanya pada kasus Ahok, tapi juga pada kasus-kasus yang lalu yang belum menemukan kejelasan hukum, ataupun penegakan hukum kedepannya di Indonesia. (ubay)
Share this article :
+
Previous
Next Post »
0 Komentar untuk "Wabup, DPRD, dan IMM Jember Satu Suara Kawal Penegakan Hukum di Indonesia"