Headline News
Loading...

DPD IMM Jawa Timur Tolak Tambang Emas Tumpang Pitu Banyuwangi

Baca Kabar ini juga . . .

SIKAP DPD IMM JAWA TIMUR

MENGUTUK PENINDASAN TERHADAP RAKYAT, SERTA
MENDUKUNG PENUH RAKYAT ATAS PENOLAKAN PENAMBANGAN EMAS TUMPANG PITU DI BANYUWANGI JAWA TIMUR
BIDANG HIKMAH - DPD IMM JATIM
12/03/2017



IMMJATIM.ORG - Rakyat Indonesia, yang tak lain rakyat Banyuwangi, dalam aspek kehidupan sehari-hari, semua tidak terlepas dari persoalan Ekonomi. Negeri Indonesia yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), namun tidak berbanding lurus dengan nasib hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dimana secara amanah konstitusi, kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan, semua ditanggung oleh negara melalui sumber kekayaan alam negeri ini.


Namun dalam pelaksanaannya, negara melalui pemerintahan yang ada saat ini, tidak benar-benar hadir dalam membela dan memenuhi aspek ekonomi mendasar yang dibutuhkan rakyatnya.

Seperti peristiwa yang terjadi baru-baru ini di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pemerintah melalui perangkat aparaturnya bertindak represif terhadap rakyat yang menolak pendirian tambang emas dan pembangunan aliran listrik Tumpang Pitu. Warga yang terdiri dari pria dan wanita itu, memprotes kegiatan penanaman kabel listrik yang akan dibuat untuk penyalur listrik di tambang emas PT. BSI di  Gunung Tumpang Pitu, Desa Sumberagung.

Sejatinya penolakan dari rakyat sudah sering kali dilakukan dan tidak hanya terjadi pada 9 Maret 2017 saja, dimana penolakan tambang emas oleh rakyat di Tumpang Pitu, Banyuwangi ini sudah cukup lama.

Menurut Bidang Hikmah DPD IMM Jawa Timur, Pemerintah Indonesia, secara khusus Pemerintah Banyuwangi tidak benar-benar serius memihak kepada rakyat.

Tergambar dalam kronologi perizinan eksplorasi tambang emas yang disampaikan langsung oleh Bupati Banyuwangi pada Sabtu, 26 Maret 2016, Azwar Anas menjelaskan Kronologi Izin Tambang Emas Tumpang Pitu Banyuwangi.(sumber : detikNews)

Kegiatan eksplorasi emas di Banyuwangi sudah dimulai sejak tahun 1991 sampai 1994 oleh PT. Gamasiantara (Golden Eagle Indonesia), lalu dilanjutkan oleh Korea Toosun Holding dari 1994 sampai 1997. Kemudian, dilakukan oleh Golden Valley Mines (1997), Placer Dome (1999-2000), dan Hakman Group JV. Pada 2006, PT. Indo Multi Cipta (IMC) yang selanjutnya berubah nama menjadi PT. Indo Multi Niaga (IMN) melanjutkan kegiatan eksplorasi.

Awal 2016, PT. Indo Multi Niaga. Kemudian, IUP dialihkan ke PT. Merdeka Copper Gold melalui kedua anak perusahaannya, yakni PT. Bumi Suksesindo, sudah menguasai seluas 4.998 hektare dan PT. Damai Suksesindo yang menguasai 6.623 hektare. 

Proses perizinan yang dilakukan sudah cukup panjang, tercatat sejak 2006 sudah terbit Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) dan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada PT. IMC dan selanjutnya pada tahun 2007 terbit Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. IMN yang selanjutnya pada tahun 2008 terbit Kuasa Pertambangan Eksploitasi.

Tahun 2010, seiring dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka KP Eksploitasi PT. IMN disesuaikan bentuknya menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. Lalu pada 2012, IMN mengajukan pemindahan IUP ke PT. Bumi Suksesindo (BSI) hingga saat ini.

"Bupati Banyuwangi memaparkan jika sejak awal menjabat Bupati pada 20 Oktober 2010, sudah ada 137 tahapan proses yang diajukan ke Pemda terkait perizinan tambang. Anas mencermati detail dan menemukan fakta bahwa saat itu tidak ada satupun kerangka kerja yang bisa menguntungkan masyarakat Banyuwangi".

Dari pernyataan tersebut, sudah jelas bahwa Bupati Banyuwangi sejatinya sudah paham dan mengetahui bahwasanya perizinan Pertambangan Emas Sumber Pitu sangat merugikan rakyat.

Namun dalam perjalanan sebagai Bupati hingga saat ini, Azwar Anas tak ubahnya sama dengan pemerintah sebelum-sebelumnya, dimana ia selaku bupati tidak tegas dalam persoalan pertambangan tersebut.

Ia lebih memilih untuk berkompromi dengan pihak peminta izin eksplorasi, seperti halnya pemasangan listrik untuk pertambangan yang ditolak oleh rakyatnya pada Kamis, 9 maret 2017.

Azwar Anas juga sempat melakukan perundingan dengan Bupati Sumbawa Barat, mengenai cara Pemda bisa mendapatkan saham, yang mampu dipergunakan untuk pembangunan daerah.

Dari sekema tersebut, Anas menunjukkan watak kompromis nya, dengan cara meminta renegoisasi kepada pengelola tambang. Sehingga dalam proses negosiasinya muncullah ide golden share (Golden share adalah pembagian keuntungan tanpa harus menyetor modal alias saham kosong).

Sehingga dengan sikap yang kompromi tersebut, Pemkab Banyuwangi lalu mendapat golden share (pembagian hasil/saham), dihitung dari total modal disetor buat mengelola tambang.

Sekalipun mendapatkkan hasil 10% dari saham, namun menurut DPD IMM Jawa Timur,  Pemda Banyuwangi terlihat jelas memiliki watak kompromis. Dari sikap tersebut, yang mana dikemudian hari, tidak ada jaminan bagi rakyat untuk hidup sejahtera, ketika perizinan eksplorasi tambang emas Tumpang Pitu terus dilanjutkan.

Mengutip hasil penelitian Polgov UGM memaparkan hasil penelitiannya berjudul "Hindari Keserampangan Pengerukan Alam". Penelitian tersebut dilaksanakan pada Agustus 2015 sampai dengan Desember 2015.

Dalam penelitian tersebut mengatakan masyarakat sekitar memiliki pengetahuan yang kompleks terhadap Gunung Tumpang Pitu, di antaranya sebagai benteng alam dari tsunami, pemecah angin barat daya, dan penunjuk arah bagi nelayan lokal.

Adapun data dan analis dari gambaran Walhi Jawa Timur saat mempertanyakan turunnya izin penambangan oleh PT. BSI yang dinilai sarat kepentingan. Perijinan yang diberikan pemerintah terkesan cepat dikeluarkan, yang diawali perubahan status Gunung Tumpang Pitu dari hutan lindung menjadi hutan produksi.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan saat itu, pada 19 November 2013, telah tega mengubah status Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu, dari semula sebagai hutan lindung menjadi hutan produksi melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 826/Menhut-II/2013.

Namun, itupun tidak berkesesuaian dengan izin yang dikeluarkan, karena hutan seluas 1.942 hektare tersebut didorong dengan usulan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas melalui surat Nomor 522/635/429/108/2012 tanggal 10 Oktober 2012 dengan luasan 9.743,28 hektare atau 5 kali dari yang disetujui Menteri Kehutanan.

"Di kawasan hutan lindung tidak diperbolehkan melakukan aktivitas pertambangan terbuka, ini sesuai Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Dengan diturunkan menjadi hutan produksi, tambang emas bisa berjalan".

Penurunan status hutan lindung menjadi hutan produksi demi penambangan emas merupakan tindakan berisiko tinggi. "Pemerintah Pusat dan Provinsi harus evaluasi seluruh izin pertambangan di pesisir selatan Jawa". (sumber : Mongabay Indonesia)

Adapun konflik yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan tambang terus terjadi hingga kini, mulai konflik yang sifatnya horizontal (sesama masyarakat) dan vertikal (penolakan terhadap pemerintah) terus akan terjadi.

Alasan yang tidak sederhana, dimana sumber konflik yang terjadi, lantaran masyarakat khawatir lingkungan rusak, adanya resiko bencana, sempitnya kesempatan kerja, permintaan ganti rugi yang tidak mudah, dan berbenturan dengan potensi kerusakan ekosistem yang tidak bisa terbaharukan lagi. Tentu, pencemaran lingkungan sudah pasti tidak akan bisa dihindari. 

Seperti halnya yang sudah terjadi di pertambangan Newmont, Sulawesi Utara, misalnya, untuk mendapatkan 1 gram emas, perusahaan itu membuang 2,1 ton limbah batuan dan lumpur. Meluasnya dari pembuangan 5,8 kilogram emisi beracun, seperti timbal, merkuri, dan sianida. Sementara itu, mayoritas pekerjaan masyarakat sekitar adalah nelayan dan petani.

Sebagai Kawasan Rawan Bencana, Gunung Tumpang Pitu, sempat dihantam banjir bandang dan tsunami ringan pada 3 Juni 1994. Sehingga, jika memberi kemudahan izin penambangan berarti sama halnya membiarkan bahaya yang berdampak pada keselamatan masyarakat di sekitar penambangan.

Eksploitasi emas di Gunung Tumpang Pitu juga akan mengancam kehidupan masyarakat yang menggantungkan hidupnya sebagai petani dan nelayan.

Dari gambaran diatas, maka kami selaku organisasi yang memiliki kepedulian dan keberpihakan politik terhadap kaum Mustadh'afin, DPD IMM Jawa Timur melalui Bidang Hikmah menyatakan sikap dengan tegas, sebagai berikut :

1. Menolak Eksplorasi Tambang Emas Tumpang Pitu, dan Pembangunan Listrik untuk Tambang Emas Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur.

2. Bersatu untuk meminta dan menuntut pemerintah daerah agar segera menyelesaikan persoalan yang terjadi dan menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan bagi rakyat.

3. Hentikan kekerasaan dan Konflik horizontal antar sesama rakyat di Banyuwangi.

4. Hentikan kekerasan terhadap rakyat yang dilakukan aparatur negara.

5. Mengutuk segala bentuk tindakan Perusakan Alam

Demikian pernyataan sikap DPD IMM Jawa Timur, semata-mata demi mewujudkan kesejahteraan rakyat pekerja atau buruh, dengan tidak saling mengadu domba antara kedua belah pihak atau sesama rakyat di Gunung Tumpang Pitu, Kabupaten Banyuwangi. (al/ubay)

Share this article :
+
Previous
Next Post »
0 Komentar untuk "DPD IMM Jawa Timur Tolak Tambang Emas Tumpang Pitu Banyuwangi"