Headline News
Loading...

IMM Desak Daulat Ekonomi-Politik Melalui Resolusi Kebangsaan

Baca Kabar ini juga . . .

Foto : Suasana Rakornas IMM di Medan 18-22 Mei 2017


RESOLUSI KEBANGSAAN IMM UNTUK INDONESIA BERDAULAT
Hasil Rakornas IMM di Medan

PERNYATAAN SIKAP DPP DAN DPD SELURUH INDONESIA MELALUI BIDANG HIKMAH DALAM RANGKA MENYIKAPI MOMENTUM HARI KEBANGKITAN NASIONAL DAN RAKORNAS IMM DI MEDAN INDONESIA
Asrama Haji Embargasi Medan, 20/05/2017.

Luas wilayah Indonesia yang begitu besar dengan kekayaan alamnya yang melimpah serta sumberdaya manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk tak kurang dari 256 juta jiwa. Dari amanat UUD 1945 sejatinya masih jauh dari cita-cita kebangsaan yang sebenarnya terkait kesejahteraan rakyat yang berdaulat secara ekonomi dan politik.

Karena hingga detik ini yang merasakan hasil lekayaan alam hanya segelintir orang melalui kekuatan modal serta aturan-aturan yang menjerat melalui pasar bebas dan kompetisi modal besar asing atau swasta yang mana sejatinya semakin menjerumskan rakyat Indonesia dalam jurang kesengsaraan.

DPD IMM Jawa Timur yang turut hadir dalam Rakornas IMM di Medan sejak Kamis (18/5) hingga Senin (22/5) dan bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional menyatakan sikap tegas melalui hasil analisa mendalam terkait persoalan kebangsaan, terkhusus di Jawa Timur.

Rakyat Indonesia, terkhusus rakyat Jawa Timur, dalam aspek kehidupan sehari-hari, semua tidak terlepas dari persoalan ekonomi. Indonesia yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), namun tidak berbanding lurus dengan nasib hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dimana secara amanah konstitusi, kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan, semua ditanggung oleh negara, melalui sumber kekayaan alam negeri ini.

Namun, dalam pelaksanaannya Negara melalui pemerintahan yang ada saat ini, tidak benar-benar hadir dalam membela dan memenuhi aspek ekonomi mendasar yang dibutuhkan rakyatnya.

Yang ada baru-baru ini pemerintah dengan kebijakannya malah semakin tidak pro terhadap rakyat dengan menaikkan tarif dasar listrik (TDL), BBM, dan bahan pokok, belum lagi menjelang bulan Ramadhan persoalan kebutuhan mendasar sudah menjadi masalah klasik atas kenaikan kebutuhan bahan pokok menjelang puasa Ramadhan.

Belum lagi persoalan Pemerintah melalui perangkat aparaturnya melakukan tindakan represif terhadap rakyat yang menolak pembangunan tambang emas oleh PT. BSI di Gunung Tumpang Pitu, Desa Sumberagung, Banyuwangi, Jawa Timur.

Selanjutnya melalui DPD IMM se-Indonesia yang hadir dalam Rakonas IMM di Medan, DPD IMM Aceh menyampaikan pandangan persoalan kebangsaan yang terjadi di Provinsi Aceh dengan beragam eksploitasi alam yang tidak memihak rakyat. Namun, pemerintah yang kemudian malah menunjukkan watak reaksionernya dengan mengeluarkan peranturan yang justru semakin merampas kekayaan alam seperti PP No. 5  tahun 2015 tentang kawasan ekonomi (Kek Arun). Tidak hanya hal tersebut pemerintah dengan rakus tidak memberikan upah layak bagi buruh (guru honorer serta buruh kontrak dan outsourcing).

Tidak berhenti disitu Perwakilan DPD IMM Sulawesi Selatan dengan lantang menyatakan sikap bahwa kesengsaraan yang dirasakan oleh rakyat mayoritas disebabkan oleh "biangkerok" kapitalisme dan neo-libralisme di Indonesia.

Dan kemudian DPD IMM Papua Barat dengan tegas menyatakan sikapnya dalam momentum ini tentang kondisi kebangsaan terkait saham Freeport Indonesia yang dijanjikan bahwa akan dinaikkan dan direalisasikan dengan adil sesuai janji Presiden Jokowi bahwa saham Freeport dikelola pemerintah Indonesia dengan ketentuan 60:40 (60% saham Indonesia dan 40% saham asing atau swasta). 

Dan kemudian di Papua Barat dengan adanya otsus (otonomi khusus), memohon kepada pemerintah untuk mengawal otonomi khusus ini kepada rakyat papua dengan cara yang adil, sehingga tidak terjadi korupsi dan tidak semakin menjerat kesengsaraan rakyat.

Dari gambaran diatas, maka kami selaku organisasi yang memiliki kepedulian dan keberpihakan politik terhadap kaum Mustadh'afin (buruh, tani, dan kaum miskin kota), DPP IMM dan DPD IMM se-Indonesia menyatakan sikap dengan tegas, sebagai berikut :

1. IMM Meneguhkan Komitmen menjaga persatuan dan keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila.

2. IMM MENOLAK perijinan Tambang yang merusak alam dan ekosistem serta keberlangsungan hidup bagi rakyat.

3. MENOLAK eksplorasi tambang emas Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur, eksplorasi agraria dan industrialisasi di Pati, Kendeng, Kendal, Jawa tengah, Karawang, Jawa Barat serta daerah-daerah lain di seluruh Indonesia.

4. IMM MENOLAK politik kontrak karya (renegoisasi kontrak karya)

5. CABUT PP No 78 tahun 2015 tentang Politik Upah Murah

6. TOLAK PP No 5 tahun 2015 tentang kawasan ekonomi (Kek Arun)

7.  Nasionalisasi aset-aset strategis untuk rakyat

8. Berikan pendidikan dan kesehatan gratis bagi rakyat yang ditanggung penuh oleh negara.

9. Berikan pemerataan aliran listrik murah keseluruhan pelosok negeri. 

10. Hentikan kekerasaan dan Konflik horizontal antar sesama rakyat di Indonesia

11. Hentikan kekerasan terhadap rakyat yang dilakukan aparatur negara.

12. Mengutuk segala bentuk tindakan perusakan alam di Indonesia.

13. Menolak penghapusan pasal penodaan agama dalam peraturan perundang-undangan.

14. IMM berkomitmen mengawal proses demokrasi yang jurdil (pilkada serentak 2018 dan pilpres 2019).

15. IMM MENOLAK kebijakan pemerintah menaikan TDL, BBM, air, dan kebutuhan pokok lainnya.

16. IMM MENOLAK kebijakan reklamasi di berbagai daerah yang merugikan rakyat Indonesia

19. IMM Meminta pemerintah memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok bagi rakyat menjelang Ramadhan

20. IMM mendorong pemerintah agar mengatur media massa secara baik, sehingga terwujud media massa yang independent, mendidik, dan mencerahkan

21. IMM Mendorong pemerintah menggunakan konsep ekonomi kerakyatan dan MENOLAK liberalisasi ekonomi

22. IMM Menyatakan sikap untuk menolak segala kegiatan LBGT di Indonesia karena tidak sesuai dengan Pancasila.

23. IMM meminta pemerintah untuk mengambil sikap terhadap konflik di laut cina selatan dan semenanjung korea untuk upaya perdamaian dunia.

24. IMM menagih janji pemerintah untuk berperan penuh dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina

Demikian pernyataan sikap kami semata-mata demi mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan dengan tidak saling mengadu domba antar sesama rakyat demi tercapainya cita-cita rakyat yang berdaulat secara ekonomi dan politik.

Share this article :
+
Previous
Next Post »
0 Komentar untuk "IMM Desak Daulat Ekonomi-Politik Melalui Resolusi Kebangsaan"