Headline News
Loading...

DPD IMM Jawa Timur Sikapi Kebijakan Mendikbud

Baca Kabar ini juga . . .

Foto : Contoh desain kegiatan untuk penerapan permendikbud no. 23 tahun 2017 tentang hari sekolah

Surabaya, IMMJATIM.ORGSektor pendidikan di Indonesia tengah riuh ramai menjelang tahun ajaran baru 2017/2018 setelah Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.AP selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengeluarkan kebijakan jam belajar siswa selama lima hari yang sekaligus merupakan implementasi dari Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Kebijakan tersebut akan diterapkan mulai 1 Juli 2017 mendatang.

Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Jawa Timur sebagai sebuah organisasi kemahasiswaan yang juga concern dalam menyikapi serta melakukan advokasi terhadap berbagai isu dan problematika kebangsaan di berbagai sektor turut mengkaji kebijakan tersebut dengan beberapa bahan pertimbangan berikut :

1. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Mendikbud, secara tersirat nampak upaya untuk membuka ruang belajar yang lebih luas. Delapan jam yang dihitung sebagai proses belajar siswa, termasuk di dalamnya berbagai aktivitas tambahan yang dilakukan oleh siswa setelah usai kegiatan persekolahannya. Berbagai kegiatan ekstrakurikuler, baik yang dilakukan sekolah maupun di luar sekolah, dihitung sebagai proses belajar yang dilaksanakan siswa. Tugas guru adalah untuk memiliki catatan kegiatan siswa yang dimasukkan sebagai suatu upaya implementasi PPK. 

2. Siswa perlu diberi peluang luas untuk mengembangkan berbagai minatnya dalam berbagai bidang baik secara spiritual, olahraga, seni, budaya, komunitas, dan lain sebagainya melalui  kegiatan setelah sekolah usai. Guru perlu  mencatat perkembangan siswa pada kegiatan-kegiatan tersebut. Tugas tambahan inilah yang mungkin juga menjadi bagian dari penambahan jam kerja yang dimaksudkan sebagai 8 jam/hari. Meskipun, sejak dahulu kita juga tahu bahwa tugas guru tidak berhenti pada saat ia mengajar, tapi baru sekarang ini tugas tambahannya benar-benar akan dihitung. Hal tersebut merupakan terobosan yang sangat bagus karena pada idealnya, apa yang disebut tiga pusat pendidikan yaitu rumah, sekolah, dan masyarakat bisa bersinergi dalam membentuk dan mengembangkan karakter siswa.

3. Institusi-institusi Pendidikan (sekolah) sudah semestinya mulai melihat keluar dari “gerbang sekolah” dan melihat potensi lingkungan untuk dimanfaatkan secara optimal. Kebijakan jam belajar selama 5 hari tersebut dimaksudkan untuk membuat proses belajar anak sungguh-sungguh bisa menggabungkan antara sekolah, rumah, dan masyarakat. Dengan dasar pemikiran tersebut, maka hal-hal terkait sarana-prasarana sekolah sudah tidak relevan lagi. Maka, perlu kejelian dan terobosan-terobosan dari semua “pemangku kepentingan sekolah” untuk mendata dan menggunakan potensi lingkungan sebagai bagian proses pembelajaran yang terjadi pada siswa.

4. Terkait beberapa tanggapan bahwa kebijakan tersebut akan mematikan pendidikan non-formal, seperti Madrasah Diniyah atau pesantren, DPD IMM Jawa Timur memandang bahwa dengan adanya kebijakan tersebut justru madrasah akan memiliki kesempatan untuk bersinergi dengan pihak sekolah dalam rangka mendidik dan mengevaluasi proses pembelajarannya. Kerjasama konkret dirasa akan menambah semangat belajar siswa dikarenakan setiap kegiatan yang diikutinya akan bermanfaat dan berpengaruh dalam penilaian di sekolah.

Maka, berdasarkan atas beberapa pertimbangan dan hasil pengkajian tersebut, DPD IMM Jawa Timur menyatakan sikapnya sebagai berikut :

1. DPD IMM Jawa Timur mengapresiasi dan mendukung kebijakan Mendikbud yang fokus pada pengembangan pendidikan karakter serta mendukung penyesuaian waktu belajar lima hari sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 23 tahun 2017. Hal tersebut dirasa selaras dengan nawacita yang diusung Presiden Ir. H. Joko Widodo dengan revolusi mentalnya.

2. DPD IMM Jawa Timur memandang perlunya sosialisasi yang jelas dan meluas tentang kebijakan tersebut sehingga pihak sekolah maupun masyarakat lebih paham dan mampu menelurkan terobosan-terobosan yang bagus dalam mendukung program PPK. Selain itu, dengan sosialisasi yang dilakukan akan mencegah terjadinya miskomunikasi terhadap kebijakan tersebut sehingga diharapkan kebijakan akan berjalan dengan baik sebagaimana substansinya.

3. DPD IMM Jawa Timur memandang perlunya pihak sekolah agar tidak hanya menambah jam belajar yang justru akan memberatkan siswa. Maka dengan adanya sosialisasi yang luas diharapkan akan terjadi penyesuaian di sekolah dengan memunculkan program-program yang kreatif yang tentunya ditetapkan dengan mempertimbangkan bobot capaian yang telah dimaksud sesuai dengan rencana program.

4. DPD IMM Jawa Timur mengharap agar pihak sekolah tetap memperhatikan hak-hak pelajar untuk berkembang sesuai dengan minat, bakat, dan potensinya dalam menerapkan kebijakan jam belajar sekolah 5 hari yang tertuang dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2017.

Demikian pernyataan sikap yang disampaikan oleh DPD IMM Jawa Timur terhadap penerapan jam belajar sekolah 5 hari yang dicanangkan oleh Mendikbud. Semoga substansi dari kebijakan tersebut dapat tercapai dan tentunya sinergisitas antar elemen dapat terjalin semata dalam rangka mewujudkan cita-cita dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Billahi fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat

Surabaya, 20 Ramadhan 1438 H / 15 Juni 2017 M
Ketua Umum DPD IMM Jawa Timur
Abdul Musawir Yahya
Share this article :
+
Previous
Next Post »
0 Komentar untuk "DPD IMM Jawa Timur Sikapi Kebijakan Mendikbud"