Headline News
Loading...

IMM Tolak Rencana Penurunan Pajak Hiburan Malam di Surabaya

Baca Kabar ini juga . . .

Foto : Hiburan malam (ilustrasi)

Perubahan Peraturan Daerah (Perda) No 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah mulai dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.beberapa bulan terkahir, dan salah satu bahasan paling kontroversial adalah tentang rencana penurunan pajak tempat hiburan. Sebagaimana tertuang dalam draf perubahan peraturan daerah No 4/2011 tentang Pajak Daerah, ada beberapa item pajak yang mengalami penurunan. Di antaranya adalah penurunan pajak untuk diskotek, karaoke dewasa atau keluarga, kelab malam, pub, bar, live music, musik dengan DJ dan sejenisnya. Dari 50%, turun menjadi 20%. Di luar itu juga ada pemainan biliar dan bowling dari 35% menjadi 10%. Sementara untuk untuk panti pijat refleksi dan mandi spa, dari 50% menjadi 20% saja.  Tidak hanya itu, penurunan pajak juga untuk tempat pacuan kuda dan kendaraan bermotor dari 20% menjadi 10 %.


Menurut Pemkot Surabaya, PAD Surabaya yang didapatkan dari pajak hiburan (khususnya hiburan malam) dinilai sangat kecil akibat bisnis ini sedang lesu dan sepi pengunjung. Oleh karena itu Pemkot berencana menurunkan pajak tempat hiburan dengan harapan akan ada multiplier effect-nya, dari mulai menurunya tarif tempat hiburan , menghidupkan tempat hiburan sehingga meningkatkan PAD dari sektor hiburan. Sungguh ini adalah alasan yang konyol dan tidak logis. Seakan sudah tidak ada solusi alternatif lain untuk meningkatkan PAD kota Surabaya sehingga menurunkan pajak hiburan. Terlebih, bagaimana mungkin menurunkan tarif pajak tempat hiburan malam yang hanya diakses sebagian kecil masyarakat sedangkan dilain sisi Pajak Bumi dan Bangunan kian naik padahal menyangkut hajat masyarakat luas.

Dengan diturunkannya pajak hiburan, maka para pengusaha hiburan akan lebih leluasa melebarkan sayap bisnisnya dan penyeberan tempat hiburan akan semakin masif dan sulit dikontrol. Pada gilirannya akan semakin memengaruhi warga Surabaya untuk masuk ke tempat hiburan yang berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Apalagi, dengan pengurangan tersebut, tarif masuk tempat hiburan mungkin juga berkurang. 
Kebijakan yang diterapkan Pemkot Surabaya menunjukkan kontradiksi dengan prinsip pembangunan nasional dalam segi sumber daya manusia (SDM), karena Pembangunan nasional berusaha membentuk masyarakat beriman dan berakhlak.

Berdasarkan fakta diatas, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Surabaya dengan tegas menyatakan :
1. Menolak  Perubahan Peraturan Daerah (Perda) No 4 Tahun 2011 pasal 20 h dan l. Dengan menurunkan pajak hiburan malam akan memiliki banyak dampak negatif, tidak hanya menurunkan PAD namun juga akan mengakibatkan pertumbuhan tempat hiburan malam yang sulit untuk dikontrol dan diawasi, serta menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat

2. Menuntut pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan regulasi ketat terhadap pendirian tempat hiburan malam. Melakukan pengawasan ketat, serta bersikap tegas terhadap tempat hiburan malam yang tak berizin dan tak membayar pajak.

3. Menuntut Pemkot Kota Surabaya untuk mengalokasikan PAD dari pajak hiburan malam hanya untuk pembangunan infrastuktur, dan tidak menggunkannya untuk kegiatan masyarakat terlebih kegiatan keagamaan demi menjaga kesucian kegiatan keagamaan masyarakat kota Surabaya.

4. Menuntut pemerintah Kota Surabaya untuk memaksimalkan potensi pajak di kota Surabaya, menutup kobocoran anggaran dari penerimaan pajak dan mengefektifkan pengumpulan pajak dari tunggakan dari para wajib pajak di sektor-sektor usaha lain dan optimalisasi kinerja BUMD.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, semoga menjadi bahan pertimbangan demi terwujudnya Kota Surabaya yang beriman dan berakhlak.

Naskah asli pernyataan sikap IMM Surabaya terhadap rencana penurunan pajak tempat hiburan malam lihat disini atau link berikut https://drive.google.com/file/d/0B3KCd7YI91sWY1dybHEyQTAtZjg/view?usp=sharing
Share this article :
+
Previous
Next Post »
0 Komentar untuk "IMM Tolak Rencana Penurunan Pajak Hiburan Malam di Surabaya"