Headline News
Loading...

Kriminalisasi Tokoh Bangsa oleh KPK, IMM Surabaya Nyatakan Sikap

Baca Kabar ini juga . . .

Foto : Tokoh reformasi dan mantan ketua MPR RI (ilustrasi)

Pernyataan Sikap PC IMM Kota Surabaya atas Tuduhan Korupsi Kasus Dana Alkes terhadap Amien Rais

Konstelasi politik bangsa ini kian memanas. Ini bukan hanya soal pilkada DKI dan si penista agama, tapi soal bagaimana tindakan represif negara bagi mereka yang kritis dan lantang memekikkan suara perjuangan. Terlihat dengan jelas, pemerintah saat ini menargetkan tokoh-tokoh sentral yang terlibat dalam serangkaian aksi bela islam dalam kasus penodaan agama oleh mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Berbagi isu digulirkan untuk menangkap para tokoh sentral atau yang terlibat dalam serangkaian aksi bela islam, dari mulai tuduhan makar, menyalurkan donasi umat Islam untuk kegiatan teroris, pornografi hingga yang terbaru tuduhan korupsi untuk sang bapak reformasi, Amien Rais.


Ketika publik masih bertanya-tanya bagaimana kelanjutan dari mega korupsi E-KTP yang menyeret banyak tokoh besar, publik dikagetkan dengan pernyataan jaksa penuntut umum KPK pada 31 mei 2017 yang menyebut bahwa Amien Rais menerima aliran dana dari mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari. Pernyataan yang mendadak dan tak didahului bukti serta penyidikan terlebih dahulu, mengindikasikan adanya sebuah usaha untuk menjatuhkan citra Amien Rais yang merupakan tokoh reformasi dan dikenal bersih‎. Terlebih, dalam pernyataannya JPU juga menyeret nama Muhammadiyah. 

Terdapat banyak kejanggalan yang terjadi selama kasus ini. Pertama, Jaksa menyebut dana korupsi alat kesehatan dengan terdakwa mantan Menkes Siti Fadilah Supari mengalir ke rekening Amien sebanyak 6 kali, dengan total Rp 600 juta. Padahal sangat terang dan jelas tuntutan jaksa tak mengkualifikasikan peran Amien Rais sebagai aktor pelaku pidana, hanya sebatas menerima aliran dana. Amien Rais sama sekali tidak memenuhi kategorisasi pelaku pidana yang disebut Pasal 55 dan 56 KUHP, yaitu turut melakukan, membantu melakukan, ataupun membujuk. Terlebih, pengakuan bahwa Amien Rais terseret kasus korupsi Alkes 2005 bukan dari terdakwa (Ibu Fadillah Sapari), tetapi dari  JPU KPK.

Kedua, terdapat standar ganda dalam penyebutan Amien Rais oleh JPU KPK. Terhadap Amien Rais kasus ini bergulir dengan cepat, namun KPK tidak berani mengurus korupsi korporasi. Juga kasus-kasus yang sudah kasat mata terindikasi korupsi seperti kasus reklamasi, E-KTP dan RS Sumber Waras seperti ditutup-tutupi oleh KPK, walaupun lembaga negara seperti BPK sudah membuat laporan penyimpangan. Ketiga, adanya upaya pembunuhan karakter terhadap Amien Rais, terlebih ikut menyeret Muhammadiyah. Hal ini semakin mengindikasikan bahwa KPK sudqh tidak netral lagi. Terlebih  pernyataan JPU KPK terkesan tanpa dasar analisa hukum dan bukti yg kuat, bahkan cenderung bermuatan politis

Berdasarkan hal diatas, kami Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Surabaya dengan tegas menyatakan :

1. Meminta KPK untuk meminta maaf kepada publik, Muhammadiyah dan Amien Rais secara terbuka, karena telah membuat pernyataan  tanpa dasar analisa hukum dan bukti yang kuat serta merugikan banyak pihak. Jika dibiarkan, hal ini akan semakin memperkeruh kondisi kebangsaan, dan tidak menutup kemungkinan hal ini bisa menimpa tokoh-tokoh lain, yang dinilai berpotensi merusak rezim penguasa.

2. Meminta KPK untuk bersikap profesional, tidak menerapkan standar ganda, tebang pilih,  serta bersikap netral dalam penyelesaian kasus korupsi. KPK memiliki segudang kasus korupsi, dari mulai korupsi oleh korporasi hingga mega proyek korpusi yang melibatkan pemain-pemain besar. Namun sangat disayangkan, banyak kasus yang telah jelas alat bukti dan pelakunya, namun ditutup rapat-rapat, dibiarkan hingga menguap begitu saja. Disisi lain, terdapat kasus korupsi yang begitu masif diberitakan padahal belum terdapat bukti yang kuat dan terkesan dibuat-buat.

3. Meminta kepada masyarakat luas untuk tenang dan tetap menjaga kondusifitas bangsa ini, guna menekan terjadinya gesekan politik yang bisa berujung konflik. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat, semoga bisa menjadi oase ditengah badai konlfik yang menerpa bangsa ini. 
billahi fii sabilil haq fastabiqul khairat

Bidang Hikamh PC IMM Surabaya
Share this article :
+
Previous
Next Post »
0 Komentar untuk "Kriminalisasi Tokoh Bangsa oleh KPK, IMM Surabaya Nyatakan Sikap"