Headline News
Loading...

Fenomenologi Komunikasi Politik KPU dalam Menyambut Pilkada 2018

Baca Kabar ini juga . . .

oleh : Bayu Saputra *)

Definisi atau pengertian tentang Komunikasi Politik yang dapat dipahami menurut berbagai cara, tergantung dari perspektif apa kita memahaminya. Nimmo (1978:7) menyatakan bahwa, ”...political communication, that is, communication (activity) considered political by virtue of its consequences (actual and potential) which regulate human conduct! Under conditions of conflict.”  Sedang McQuail (1992:472-473) menyatakan bahwa , “all processes of information (including facts, opinions, beliefs, etc) transmission, exchange and search engaged in by participants in the course of instituzionalized political activities”. 

Definisi lain tentang komunikasi politik, dapat dicermati juga dari apa yang disampaikan oleh Denton dan Woodward yang dikutip McNair (2007:3), bahwa “pure discussion about the allocation of public resources (revenues), official authority (who is given the power to make legal, legislative and executive decision), and official sanctions (what the state rewards or punishes).” Definisi komunikasi politik seperti apa yang dikemukakan Denton & Woodward ini melihat komunikasi poltik sebagai political rhetoric dimana kegiatan diskusi politik sebagai sebuah retorika politik  menjadi salah satu karakteristik komunikasi politik, seperti ditegaskan lebih jauh oleh Denton & Woodward, bahwa ”the crucial factors make communication ”political” is not the source of message (or we might add, referring back to their earlier emphasis on ’public discussion’.its form), but its content and purpose” (McNair,2007:4). 

McNair sendiri mendefinisikan komunikasi politik sebagai purposeful communication about politics, yang mencakup :

1. Semua bentuk komunikasi yang dilakukan oleh politisi dan aktor politik lainnya dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang spesifik.
2. Komunikasi dari para non politisi seperti pemilih dan kolumnis koran, yang dialamatkan pada para aktor politik diatas. 
3. Komunikasi tentang para aktor ini dan aktivitasnya seperti yang tercantum dalam laporan berita, editorial, dan berbagai bentuk media diskusi politik lainnya.

Mencermati pandangan McNair tentang pengertian komunikasi politik di atas, maka anggota KPU dapat dikategorikan sebagai aktor politik yang melaksanakan komunikasi untuk tujuan yang spesifik. Mengkomunikasikan semua hal tentang kepemiluan oleh KPU pada semua publik dengan tujuan yang spesifik yakni membuat masyarakat  aware dan paham tentang pemilu.

Kaid & Bacha (2008) mengungkapkan strategi atau upaya memelihara hubungan interpersonal antara aktor politik dengan publiknya ini, dapat dilakukan dengan lima cara yaitu :

1. Relations Management : tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menunjang pada pengelolaan berita. 
2. News Management: adalah strategi yang bertujuan membawa posisi seseorang kepada publik melalui media massa dengan cara yang paling menyenangkan. 
3. Event Management : artinya mengelola kegiatan dimana sasarannya adalah memperoleh perhatian media seperti launching, konvensi, atau diselenggarakan untuk  media sendiri seperti konferensi pers, dll.
4. Issues Management: dimana selalu dilakukan observasi dan identifikasi terhadap isu atau potensi isu, secara permanent terutama yang berkaitan dengan publik oragnisasi yang telah ada atau mungkin muncul di masa yang akan datang.
5. Image Building : humas tidak hanya mencoba mempengaruhi media coverage atas isu-isu tertentu, tetapi juga berlanjut pada aktivitas lain yaitu, membangun citra. (2008:678-679).

Hal ini nampaknya sejalan dengan apa yang dikemukakan Mc Nair bahwa terdapat empat tipe kegiatan PR (Public Relation) Politik yaitu : 1) Media Management, 2) Image Management, 3) Internal Communication of the organisation, 4) Information management (2007: 120).

PR politik, seperti dikatakan McNair (2007 : 118), merupakan strategi atau upaya memelihara hubungan interpersonal antara aktor politik dengan publiknya. Oleh karenanya PR politik sebagai strategi komunikasi politik KPU, dapat diartikan sebagai  upaya anggota KPU sebagai aktor politik dalam upaya membangun hubungan interpersonal dengan publiknya ketika menyampaikan pesan-pesan politik. 

PR Politik, sesungguhnya merujuk pada aktivitas strategi komunikasi para aktor yang berkiprah dalam proses politik yang bertujuan mencapai sasaran informatif & persuasif dalam rangka mencapai kepentingan tertentu. Dengan kata lain, PR politik merupakan strategi komunikasi politik untuk mencapai demokrasi yang efektif. Cutlip et al, mencapai demokrasi yang efektif menuntut komunikasi yang efektif antara warga negara dengan pemerintahannya pada semua tingkatan. 

Merujuk pada Cutlip et al, KPU dapat membangun proses demokratisasi yang baik melalui komunikasi yang efektif dengan semua publik. Seperti ditegaskan oleh Franz  Ronneberger  (2008: 677), maintain that public relations is constitutive for the functioning of a democratic system because it helps to publicly articulate the diverging interests within a democratic society and thus allows for a reconcilement of these interests and for integration.

KPU tidak hanya dituntut mampu mentransmisikan pesan-pesan politik pemilu, namun lebih jauh mampu membangun rekonsiliasi dan integrasi berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat secara adil. Rekonsiliasi dan integrasi dilakukan KPU tidak hanya dengan  pemilih, juga mencakup Insan Media Massa, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Panitia Adhoc (PPK,PPS, KPPS), Pemerintah Daerah, Para opinion Leaders, juga para pengamat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat /LSM, Pemantau Pemilu dan Non Governmental Organisation (NGO)  International seperti UNDP, IFES, dan lain-lain. 

Anggota KPU, dalam menjalankan fungsinya sebagai PR, dapat berperan sebagai komunikator sekaligus komunikan pada proses komunikasi yang berlangsung dengan publiknya, dan masing-masing dapat membangun share meaning sehingga komunikasi dinyatakan efektif. Komunikasi politik KPU tidak hanya dikaji dari perspektif PR Politik, tetapi juga dari perspektif fenomenologi, yakni bagaimana anggota KPU dan publiknya membuat interpretasi dan memberikan makna pada pesan yang dikirim dan diterima dalam proses komunikasi pada pemilu. 

Littlejohn dan Foss (2009:57) menjelaskan bahwa teori-teori dalam tradisi fenomenologis berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasi pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya. Tradisi ini memperhatikan pada pengalaman sadar seseorang. Bahwa proses mengetahui dengan pengalaman langsung merupakan wilayah kajian fenomenologis yang merupakan tradisi kedua dalam kajian komunikasi. Seperti juga dikemukakan oleh Maurice Merleau-Ponty  (2002:vii), bahwa Phenomenology is the study of essences; and according to it, all problems amount to finding definitions of essences; the essence of perception, or the essence of conciousness, for example. ......It tries to give a direct description of our experience as it is, without taking account of its psychological origin and the causal explanations which the scientist, the historian or the sociologist may be able to provide. 

Hal ini sejalan dengan Basrowi dan Sukidin yang mengutip Collin (1997:111), bahwa fenomenologi mampu mengungkap objek secara meyakinkan, meskipun objek itu berupa objek kognitif, maupun tindakan ataupun ucapan. 

Husserl menyatakan bahwa dengan fenomenologi kita dapat mempelajari bentuk pengalaman dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung, seolah-olah kita mengalaminya sendiri. Fenomenologi tidak saja mengklasifikasikan setiap tindakan sadar yang dilakukan, namun juga meliputi prediksi terhadap tindakan di masa yang akan datang, dilihat dari aspek-aspek yang terkait dengannya. Semuanya itu bersumber dari bagaimana seseorang memaknai objek dalam pengalamannya. (Kuswarno, 2009:10).

Lebih jauh, Littlejohn dan Foss (2009:193) menyatakan tradisi fenomenologi menekankan proses interpretasi yaitu proses pemahaman yang sadar dan hati-hati. Fenomenologi secara harafiah berarti penelitian tentang pengalaman sadar, dimana interpretasi mengambil peranan yang penting. Kuswarno (2009:25) menjelaskan ihwal pengalaman sadar ini didefinisikan sebagai keadaan yang memberikan sudut pandang pengalaman dari orang pertama. Jadi fenomenologi berusaha untuk memahami bagaimana seseorang mengalami dan memberi makna pada sebuah pengalaman. 

Kendati intrepretasi memiliki peranan penting, namun hal mendasar dalam fenomenologi adalah pengalaman sadar dan proses pemaknaan, yang menurut Schutz dengan pengalaman ini maka manusia mendasarkan tindakan sosialnya. Lebih jauh, Kuswarno (2009:18) menjelaskan bahwa “menurut Schutz, manusia mengkontruksi makna di luar arus utama pengalaman melalui proses ‘tipikasi”. Hubungan antar makna pun di organisasi melalui proses ini, atau biasa disebut stock of knowledge. Jadi kumpulan pengetahuan memiliki kegunaan praktis dari dunia itu sendiri, bukan sekedar pengetahuan tentang dunia.”

Menggunakan perspektif fenomenologi, anggota KPU memaknai semua proses komunikasi PR Politik sesuai dengan interpretasi atas pengalaman personal mereka masing-masing. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Littlejohn (2005:38) bahwa “people actively interpret their experience and come to understand the world by personal experience with it”

Dalam konteks ini, teori fenomenologi digunakan untuk membedah bagaimana sesungguhnya anggota KPU memaknai kesadaran dan pengalaman mereka atas konsep Pemilu. Makna merupakan sebuah hasil komunikasi yang penting dan Pemaknaan merupakan hasil dari interaksi dengan orang lain. Manusia menggunakan makna untuk menafsirkan kejadian-kejadian disekitarnya. Ini artinya manusia tidak dapat berkomunikasi tanpa berbagi makna dari simbol-simbol yang digunakannya. 

Seperti diungkapkan Ritzer & Goodman tentang pemaknaan atas simbol-simbol, KPU sebagai sebuah institusi dalam masyarakat demokratis di Indonesia, tentu dibangun oleh interaksi manusia yang terlibat didalam proses pemilu. Proses pemilu yang diselenggarakan oleh KPU dapat digambarkan sebagai interaksi antara KPU, Parpol, Panwas, Pemilih, Media Massa dan Organisasi Masyarakat yangmemiliki kepedulian untuk ikut  mengawal berlangsungnya proses pemilu di Indonesia. Mereka menggunakan bahasa untuk saling berinteraksi, saling memberi makna dan saling menafsirkan atas semua simbol yang mereka pertukarkan selama proses pemilu berlangsung. Program-program sosialisasi yang dibuat oleh KPU dapat saja dimaknai secara berbeda oleh setiap publik yang ada. 

Pemilu, dapat saja memiliki arti yang berbeda bagi KPU sebagai penyelenggaranya. Begitu juga Pemilih, media massa, Panwas, masyarakat pemantau pemilu akan memberikan arti yang berbeda terhadap pemilu. Sebagai objek sosial, makna pemilu diciptakan dalam proses interaksi antara KPU dengan publiknya. Bagaimana manusia berpikir tentang pemilu ditentukan oleh makna-makna dan anggapan kelompok (masyarakat), dimana makna tercipta sebagai hasil interaksi. Makna merupakan sebuah hasil komunikasi yang penting dan  pemaknaan merupakan hasil dari interaksi dengan orang lain sehingga manusia menggunakan makna untuk menafsirkan kejadian-kejadian disekitarnya. 

KPU sebagai sebuah institusi dalam masyarakat demokratis di Indonesia, tentu dibangun oleh interaksi manusia yang terlibat didalam proses pemilu. Proses pemilu yang diselenggarakan oleh KPU dapat digambarkan sebagai interaksi antara KPU, Parpol dan Panwas, Pemilih, Media Massa dan Organisasi Masyarakat yang memiliki kepedulian untuk ikut  mengawal berlangsungnya proses pemilu di Indonesia. Mereka menggunakan bahasa untuk saling berinteraksi, saling memberi makna dan saling menafsirkan atas semua simbol yang mereka pertukarkan selama proses pemilu berlangsung. Program-program sosialisasi yang dibuat oleh KPU dapat saja dimaknai secara berbeda oleh setiap publik yang ada.

KPU sebagai penyelenggara pemilu juga memiliki fungsi Public Relations, Anggota KPU harus  patuh pada nilai-nilai etik seperti jujur, memiliki keahlian, independen dan adil. Di sisi lain, kategori Teknis Pemilu, dari aspek teknis pemilu yang cukup rumit, justru tidak sejalan dengan konsep public relations.  Dalam perspektif PR, justru sesuatu yang rumit secara teknis, seyogyanya disampaikan kepada publik (dalam hal ini pemilih) sebagai sesuatu yang sederhana. Dengan kata lain, tugas seorang PR adalah menyampaikan suatu hal yang rumit menjadi sederhana di mata publiknya. 

Untuk dapat membuat hal rumit menjadi sederhana dan mudah bagi pemilih, anggota KPU memang dituntut memiliki keterampilan layaknya seorang PR, yakni antara lain seperti dikemukakan Hargie (2000) mencakup tiga set keterampilan, yaitu : 1) Kognitif (the knowldege base) , 2) Teknis (or manipulative skills inherent in a proffesion), 3) Sosial atau keterampilan komunikasi. Lebih jauh, Tench dan Yeomans, 2006: 47-48 menyatakan keterampilan yang harus dimiliki seorang PR seperti dinyatakan dalam PRSA 1999 adalah :

a. Research and methods analysis
b. Management of information
c. Problem solving and negotiation
d. Management of communication
e. Strategic planning
f. Issue management
g. Audience segmentation
h. Information and persuasive writing
i. Community relations, consumer relations, employee relations, other practice areas.
j. Technological and visual literacy
k. Managing people, programmes and resources
l. Sensitive interpersonal communication
m. Fluency in a foreign language
n. Ethical decision making. 

Nampak jelas disini, jika merujuk pada PRSA tersebut, bahwa anggota KPU memang dituntut memiliki keterampilan-keterampilan tersebut. Sebagai contoh, anggota KPU dituntut memiliki keterampilan mengelola isu selama melaksanakan pemilu, karena jika tidak, banyak hal kontraproduktif yang dapat terjadi jika berbagai isu yang menimpa KPU tidak dikelola dengan baik. Di sisi lain, keterampilan menganalisis segmentasi publik juga sangat diperlukan ketika anggota KPU merancang program sosialisasi agar lebih efektif. Program, kegiatan dan pemilihan media sosialisasi disesuaikan dengan publik yang dituju, misalnya pemilih pemula, kaum marginal, pemilih perempuan, kaum difabel, dan lain-lain. 

Begitu juga, keterampilan komunikasi interpersonal, mutlak harus dimiliki oleh anggota KPU, karena banyak hal yang tidak begitu saja dapat dikomunikasikan dengan stakeholders pemilu hanya melalui saluran komuniaksi organisasi secara formal. Kemampuan anggota KPU membangun komunikasi dengan pengurus partai politik melalui komunikasi inetrpersonal terbukti lebih efektif dibandingkan melalui komunikasi formal, hal ini akui oleh informan KK dan OP yang sangat mempercayai kekuatan keterampilan komunikasi interpersonal dalam menyampaikan pesan-pesan politik pemilu.

DTI/IPR 2003 (dalam Tench dan Yeomans)  menambahkan keterampilan yang harus dimiliki seorang PR selain yang ada dalam daftar PRSA , juga mencakup keterampilan lain, seperti , Writen and verbal communication, Creativity, Media relations, Crisis management, Issues management, Interpersonal skills, Credibility and integrity, Flexibility (2006 : 48). Demikian halnya dengan anggota KPU di daerah, dalam mengelola pemilu yang dana dan programnya ditentukan secara top down oleh KPU pusat, anggota KPU di daerah memang dituntut memiliki kreativitas, terutama dalam mengelola anggaran sosialisasi yang sangat minim disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat.  Begitu juga keterampilan mengelola krisis, sangat diperlukan misalnya ketika terjadi banyak perubahan regulasi baik oleh KPU pusat maupun Mahkamah Konstitusi, KPU di daerah dituntut mampu mengelola krisis sebagai implikasi akibat adanya perubahan-perubahan tersebut. Begitu pun keterampilan berupa kredibilitas dan integritas, mutlak harus dimiliki anggota KPU layaknya seorang PR profesional, karena mengelola pemilu adalah mengelola berbagai perbenturan kepentingan politik yang jika tidak dilandasi oleh sifat kredibel dan integrity, akan mendorong anggota KPU pada berbagai pelanggaran azas dan peraturan pemilu. 

Dari paparan tersebut, nampak jelas bahwa keterampilan yang dituntut bagi seorang public relations, ternyata juga harus dimiliki oleh anggota KPU, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa anggota KPU juga memiliki fungsi dan peran PR dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Dengan memiliki keterampilan-keterampilan tersebut, maka secara teknis semua kerumitan pemilu selayaknya dapat ditransformasikan kepada masyarakat menjadi sesuatu yang mudah dan sederhana. Kualifikasi PR seperti ini setidaknya yang seharusnya dimiliki oleh anggota KPU tipe teknis pemilu.

Di sisi lain, kategori Teknis Pemilu memaknai bahwa sistem pemungutan suara mengalami banyak perubahan teknis, seperti perubahan tata cara menandai surat suara, dari yang biasanya dicoblos menjadi dicontreng maupun sebaliknya. Dalam hal ini, anggota KPU, layaknya seorang PR memang dituntut untuk dapat mengkomunikasikan perubahan mendasar ini, sehingga masyarakat dapat memberikan suaranya secara sah. KPU dituntut mampu mengkomunikasikan teknik mencontreng surat suara dengan memberikan informasi dan bimbingan teknis, karena hal ini dapat berpengaruh pada tingkat perolehan suara sah. Disinilah peran anggota KPU sebagai PR pemilu, seperti dikemukakan Tench dan Yeomans bahwa, Indeed, some systems make voting more complicated and confusing and may discourage participation.new system require effective communication to explain the reason for change and provide clear guidance to voters over how to register their preferences. Here there is a clear role for public relations in providing information on voting options to the electorate. (2006: 85)

Lebih jauh, peran anggota KPU tidak hanya menjelaskan tentang pentingnya pemungutan suara semata, melainkan dapat memberikan pemahaman tentang makna demokrasi itu sendiri bagi kelangsungan kehidupan bernegara. Tench dan Yeomans menyatakan “ democracy is, or should be , about more than just voting, which is the easier and most basic form of political participation open to the ordinary citizen. “.(2006:85).

Sementara itu,  Kategori Instrument dan Nilai Demokrasi, meyakini bahwa suksesnya pemilu tidak hanya ditentukan oleh KPU semata sebagai penyelenggara pemilu melainkan selayaknya ditunjang dengan optimalnya fungsi instrument demokrasi lainnya seperti fungsi partai politik. Hal ini sejalan dengan Tench dan Yeomans yang menyatakan bahwa “in electoral choice is central to our modern conseption of democracy, political parties lie at the heart of electoral choice”. (2006:85). 

Merujuk pada fungsi partai politik menurut Tench & Yeoman (2006:85), nampaknya memang masih banyak hal yang perlu dibenahi pada tubuh partai politik di negara Indonesia. Implikasi dari gagalnya parpol menjalankan fungsinya ini, melahirkan sikap apatis pemilih, yang tercermin dari rendahnya angka partisipasi pemilih. Salah satu contoh gagalnya parpol menjalankan fungsinya adalah pada fungsi rekrutmen dan komunikasi politik. akibat parpol gagal melakukan kaderisasi anggotanya, maka yang muncul sebagai Caleg justru yang kualitasnya diragukan oleh pemilih.  Selain itu, rendahnya kemampuan caleg memilih media komunikasi dalam kampanye (banyak yang hanya mengandalkan komunikasi satu arah melalui media luar ruang seperti spanduk atau Baliho), alih-alih menimbulkan simpati malah menimbulkan keengganan pemilih untuk memilih. 

Dalam mengelola pemilu KPU perlu merancang strategi dan pengelolaaan komunikasi politik dengan menggunakan konsep-konsep public relations. Hal ini sejalan dengan pernyataan Cutlip et al (2000) bahwa “ effective democracy requires effective communication between citizens and government at all levels”. Begitu juga dalam konteks penyelenggaraan pemilu, pencapaian demokrasi prosedural dan substansial melalui penyelenggaraan pemilu yang berkualitas hanya akan tercapai jika terjalin komunikasi yang efektif antara KPU (sebagai bagian dari government dengan citizen pada semua tingkatan. Dengan menggunakan konsep-konsep PR, anggota KPU dapat mengefektifkan komunikasi dengan seluruh stakeholders pemilu sehingga dapat terjalin hubungan yang harmonis dan saling pengertian (mutual understanding). Seperti dikemukakan Cutlip et al 2006:90, bahwa membangun komunikasi dua arah nampaknya tidak hanya sekedar menyampaikan informasi formal semata, melainkan lebih pada maintain responsive relationships with..... based on mutual understanding.

*) Penulis adalah Bendahara Umum DPD IMM Jawa Timur 2016-2018

Share this article :
+
Previous
Next Post »
0 Komentar untuk "Fenomenologi Komunikasi Politik KPU dalam Menyambut Pilkada 2018"