Headline News
Loading...

DPD IMM Jatim Kutuk NYIA Kulonprogo

Baca Kabar ini juga . . .

Foto : DPD IMM Jatim menolak pembangunan mega proyek NYIA (ilustrasi)

Surabaya, IMMJATIM.ORG “Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Jawa Timur dengan tegas menolak New Yogyakarta International Airport (NYIA) dan Kota Bandara (Airport City) serta mengutuk kekerasan, kesewenang-wenangan, dan penangkapan terhadap warga dan 12 aktivis Jaringan Solidaritas Penolak Bandara Kulonprogo, Yogyakarta” tegas Baikuni Alsafa, Ketua Bidang Hikmah DPD IMM Jawa Timur.


Setelah cukup lama menyoroti persoalan tersebut, sejak muncul ke permukaan, pekan ini kita dikejutkan kembali oleh “beringas”-nya unsur negara melalui tindakan sepihak PT. Angkasa Pura I dan aparatur negara yang melakukan tindakan premanisme dalam bentuk penggusuran paksa, pengrusakan, serta sikap represif dan intimidatif terhadap rakyat Dusun Kragon II, Munggahan, dan Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kulonprogo, Yogyakarta.

Pihak Angkasa Pura I berdalih bahwa tanah itu sudah dialihkan untuk kepentingan umum atau kepentingan publik melalui master plan pembangunan NYIA dan Kota Bandara. “Mereka mengklaim telah menyosialisasikan dan memberi ganti rugi, maka secara prosedural sepihak menurutnya tindakan penggusuran yang dilakukan sudah sesuai prosedur,” jelas Baikuni mengutip dari berbagai sumber dan kajian terkait persoalan NYIA di Kulonprogo.

Dalam master plan yang dikeluarkan, pembangunan NYIA sedikitnya 
membutuhkan lahan sekitar 637 hektar, dan akan diperluas menjadi 2000 hektar untuk realisasi airport city, yang akan menyebabkan semakin banyak penggusuran dan terusirnya warga lokal  untuk kepentingan properti dan industri para pemodal.

Lokasi pembangunan NYIA terletak di 6 desa dalam wilayah administratif Kecamatan Temon, yaitu Desa Glagah, Palihan, Sindutan, Jangkaran, Kebonrejo, dan Temon Kulon, serta masih akan diperluas untuk airport city.

Klaim sosialisasi Angkasa Pura I sudah disampaikan pada tanggal 4 Desember 2017, dimana warga terdampak mendapat ancaman untuk mengosongkan secara paksa rumah warga, dengan alasan legal hukum yang digunakannya sebagai pembenar. “Mereka menegaskan diri bahwa Angkasa Pura I adalah tangan panjang negara untuk menegakkan kepentingan umum,” tambah Baikuni.

“Tapi jika ditelaah secara mendasar, sejatinya NYIA itu digunakan untuk siapa, dalam pembangunan NYIA Dan Kota Bandara tersebut nyatanya digawangi Investor dari India,” lanjutnya.

DPD IMM Jatim menilai ada yang ganjal, sehingga memunculkan pertanyaan, benarkah mega proyek tersebut untuk kepentingan umum sesuai dalih hukum yang PT. Angkasa Pura I gunakan sebagai legalitas dalam melancarkan penggusuran ? Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan, melalui kepentingan publik investor ataukah kepentingan publik rakyat ?

Dengan alasan ini publik bisa menjawab, berdasarkan data yang diakses dari berbagai sumber solidaritas perjuangan penolak bandara Kulonprogo, jika beberapa tahun sebelumnya dipertegas dengan adanya perjanjian tertanggal 25 Januari 2011 dimana Pemerintah Indonesia melalui PT. Angkasa Pura I telah bersepakat menjalin kerjasama dengan investor asal India, GVK Power and Infrastructure dalam masterplan pembangunan mega proyek bandara internasional di pesisir Kulonprogo.

Pembangunan bandara tersebut merupakan salah satu proyek MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) dengan investasi senilai $500 juta menurut Center of Aviation (CAPA), yang kemudian diteruskan melalui program RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) di bawah kepemimpinan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), pasca terpilihnya Jokowi pada PEMILU 2014.

RPJMN masih memiliki nafas yang sama dengan MP3EI pembentukan blok-blok produksi (kawasan industri, kawasan ekonomi khusus dan industri manufaktur) dimana pembangunan infrastruktur tersebut berbasis Investasi Swasta yang bertujuan untuk menghubungkan aktivitas antara pusat pertumbuhan ekonomi nasional dengan kantung pertumbuhan ekonomi di sekitarnya hingga ke pusat pertumbuhan ekonomi dunia.

“Jadi sudah gamblang akan menguntungkan publik investor dan pemilik modal serta alat produksi,” jelas Baikuni.

Dalam sejarah juga diatur secara gamblang bahwa di Indonesia, warga yang telah mendiami dan sudah menggarap lahan selama lebih dari 20 tahun telah dijamin hak milik dan pengelolaannya atas tanah tersebut menurut amanah Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 yang masih berlaku hingga saat ini.

Namun dengan eksistensi hegemonik kesultanan dan Kadipaten Pakualaman, rakyat terus dirugikan dengan dalih kepentingan umum, tanah warga dikuasai paksa oleh kekuasaan kesultanan dan Kadipaten Pakualaman. Kontradiktif dengan UUPA No. 5 Tahun 1960 Diktum V yang telah menghapuskan tanah swapraja Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG).

Dalam rentang waktu sejarahnya, kesultanan berdiri dan dipinjami tanah oleh VOC melalui Perjanjian Giyanti (1755) dan kadipaten oleh Inggris melalui Perjanjian PA Rafles (1813). Pada 1918, SG dan PAG lahir melalui Rijksblad, hukum kolonial yang memberi hak kelola tanah pada kesultanan atau kadipaten.

Namun, hal tersebut sudah tidak berlaku sejak kemerdakaan. Tahun 1950 kedudukan DIY sepenuhnya adalah bagian NKRI yang dibentuk memiliki wewenang setingkat provinsi. Pada 1960-1961 UUPA lahir, tanah bekas swapraja (termasuk SG dan PAG) menjadi tanah Negara dan menjadi objek landreform. Berdasar data yang diakses dari solidaritas perjuangan petani Kulonprogo melawan bandara dan kota bandara, Rijksblad 1918 sebagai dasar SG dan PAG dihapus pada 1984, sehingga UUPA No. 5 Tahun 1960 berlaku sepenuhnya di DIY.

Dari situlah, ketika politik keistimewaan Yogyakarta (Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta No.13 tahun 2012) memberi jalan kesultanan dan kadipaten untuk memberlakukan kembali hukum kolonial itu, warga di DIY kehilangan hak atas tanah. Puncaknya, dengan disahkannya Perda Istimewa Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Sultan dan Pakualaman. Dalam kasus bandara NYIA dan Bandara Kota tersebut, Pakualaman mengklaim kepemilikan tanah seluas 170 hektar dan mendapat ganti rugi paling besar 727 milyar rupiah dari PT. Angkasa Pura I.

Beragam alasan digunakan, seperti dalih penyerapan tenaga kerja, pada dasarnya rakyat secara umum hanya dijadikan buruh di negeri sendiri, serta keberlangsungan hidup yang tidak terjamin.

Sekalipun upaya Angkasa Pura I terus mendapat perlawanan dari warga terdampak NYIA dan airport city (yang tempo hari berhasil menggagalkan eksekusi lahan), bukan berarti warga merasa puas.

Kekuatan koalisi warga dengan beberapa elemen masyarakat terus mengadakan konsolidasi dan berjaga, karena warga sudah mampu membaca “bencana” penggusuran tersebut bisa muncul sewaktu- waktu.

Berbagai bentuk tindakan represif juga tercermin pada kekerasan dan penangkapan secara sewenang-wenang terhadap 12 orang aktivis jaringan solidaritas penolakan bandara Kulonprogo sebagai berikut:

1. Andre
2. Imam (LPM Ekspresi)
3. Muslih (FNKSDA)
4. Kafabi (UIN)
5. Rifai (Mercubuana)
6. Wahyu (UIN)
7. Fahri (LPM Rethor)
8. Rimba (LPM Ekspresi) 
9. Samsul (LFSY)
10. Chandra (LFSY)
11. Mamat (UIN)
12. Yogi (UNS)

“Eksistensi negara yang demokratis telah absen dalam sikap abdi rakyat, dimana tindakan kesewenang-wenangan tersebut mencerminkan kegagalan negara dalam memberikan perlindungan bagi rakyat, serta HAM. Kepolisian sebagai aparatur negara justru menjadi pelaku pelanggaran HAM,” tegas Baikuni.

Seolah berbagai aturan sudah tak berlaku bagi mereka dengan cerminan sikap yang demikian. Padahal dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas menyatan bahwa setiap orang, kelompok, organisasi, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga lainnya, memiliki hak yang sama dan berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM. Dipertegas pula melalui UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan dimana seluruh rakyat Indonesia diberikan kebebasan untuk menyatakan pendapat dimuka umum dan berkumpul.

“Dengan semakin maraknya perampasan tanah dan eksploitsi alam di Indonesia terkhusus Kulonprogo, maka kami, secara tegas menolak pembangunan NYIA dan airport city, serta mengutuk tindakan kekerasan dan penangkapan sewenang-wenang terhadap warga dan 12 aktivis jaringan solidaritas penolak NYIA,” tegas Baikuni atas nama DPD IMM Jawa Timur.

DPD IMM Jawa Timur menuntut dan meminta kepada pemerintah untuk:

1. Membebaskan 12 aktivis Jaringan Solidaritas Penolak Bandara Kulonprogo.
2. Meminta Kapolri agar memecat Kapolres Kulonprogo serta melakukan evaluasi terhadap jajaran kepolisian atas tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat.
3. Mengusut tuntas pelanggaran HAM dan penegakan keadilan yang sejati bagi rakyat Indonesia.
4. Menghentikan politik adu domba oleh pemilik dan kepentingan modal serta para pemegang kekuasaan pemerintah yang mengakibatkan konflik Horizontal.
5. Mengembalikan tanah-tanah warga yang dirampas atas nama kepentingan umum atau atas nama apapun di Indonesia.
6. Menegakkan ruang demokrasi yang ilmiah dan objektif serta memberikan kebebasan berserikat, berorganisasi, dan berkumpul yang “hakiki”.
7. Menghentikan sikap intimidatif dan represif yang dilakukan oleh aparatur negara.

Share this article :
+
Previous
Next Post »
0 Komentar untuk "DPD IMM Jatim Kutuk NYIA Kulonprogo"