Headline News
Loading...

Menatap Tahun Politik 2018: Haruskah Pesimis?

Baca Kabar ini juga . . .

Sumber gambar: news.okezone.com

oleh: Eriton, Kader IMM Malang Raya

Pada Konferensi The International Association of Political Consultans 12-14 November 2007 silam di Nusa Dua, Bali, Indonesia menyabet perhargaan Medali Demokrasi. Penghargaan itu diraih sebagai bentuk apresiasi dunia terhadap proses demokrasi Indonesia, yang indikatornya saat itu ialah pemilihan umum 2004 yang berjalan baik. Selain jaminan kebebasan pers di Indonesia tentunya.

Sementara tepat setahun sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) juga memberikan sanjungan di sebuah kongres tentang Penegakan HAM dan Demokrasi, mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara demokratis terbesar ketiga di dunia dan mensinyalir negara populasi muslim terbesar di dunia ini telah melangkah maju mengkonsolidasikan demokrasi yang pluralistik dan representatif setelah empat dekade berada di bawah pemerintahan yang represif dan otoriter. Dalam usia demokrasi kita baru seumur jagung penghargaan ini tentu sungguh luar biasa. Keragaman suku, budaya dan bahasa hadir menjadi pengikat demokrasi di Indonesia.

Perhelatan pesta demokrasi akan segera tiba. Pilkada serentak pada 27 Juni 2018 ada di depan mata. Aromanya pun tercium semerbak ke seluruh pelosok tanah air. Aroma itu sayangnya tak alamiah, tapi merupakan oplosan kepentingan para elite, sementara rakyat masih berharap bahwa kabar baik itu adalah miliknya. Yang jelas bagi mereka perhelatan politik 5 tahunan ini memang momentum paling menentukan masa depan negeri ini. Karena harapan akan masa depan yang lebih baik itulah, masyarakat kota hingga ke pelosok desa bertaruh harapan di bilik suara.

Kita mesti sadar, untuk mencapai cita-cita demokrasi tidak cukup hanya berhenti pada pengakuan negara lain, memiliki wilayah negara serta warga negara. Negara harus hadir sebagai external sovereignty dan internal sovereignty; menjamin kedaulatan negara dari segala bentuk jelmaan kolonialisme dan juga menjamin hak-hak setiap warga negaranya. Namun, perhelatan demi perhelatan demokrasi telah digelar, cita-cita mulia ini tak kunjung menjadi kenyataan.

Jika kita mengacu pada makna demokrasi yang paling populer Abraham Lincoln, demokrasi sebagai kekuasaan yang berada di tangan rakyat atau “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Memang kalimat ini terdengar luar biasa dan luhur. Akan tetapi nyatanya hanya sekedar lip service dan sekaligus pembius nalar sehat rakyat. Benar adanya bahwa demokrasi mengajarkan kita tentang kedaulatan rakyat, akan tetapi faktanya tidak seluruhnya proses demokrasi berjalan baik.


Waspada Campur Tangan Korporasi

Mengutip Akbar Tanjung dalam sebuah kuliahnya pernah mengatakan bahwa demokrasi memang bukan yang terbaik, akan tetapi belum ada yang lebih baik dari demokrasi. Tentu saja pernyataan ini sekaligus merupakan hasil refleksi atas kenyataan demokrasi kita. Kita masih saja menyaksikan elit-elit politik melakukan segala cara untuk mencapai kursi kekuasaan. Mulai dari jualan di tengah kerumunan rakyat hingga black campaign. Dari cara lembut hingga kekerasan, intimidasi bahkan tak jarang berujung kerusuhan antar pendukung.

Data yang dirilis oleh Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) ada sekitar 50 kasus kekerasan dan pelanggaran terhitung sejak April 2013 hingga 17 Maret 2014. Meningkat dua kali lipat lebih dibanding tahun 2009 yang hanya 20 kasus. Perusakan alat kampanye, pemalsuan dokumen hingga aksi penganiayaan pembakaran mobil dan kantor partai, pembunuhan serta penculikan. Keserakahan yang tak terkendali ini jelas-jelas mencoreng sejarah dan cita-cita luhur bangsa kita.

Bagi para elite, dalam persoalan ini modal sosial dan gagasan tidak lebih penting dibanding modal (cost politic). Dalam pertarungan, bagi mereka uang adalah segalanya. Sehingga pengusaha bahkan korporasi asing turut ambil andil dalam menodai pesta suci rakyat ini. Ada semacam simbiosis mutualisme antara calon penguasa dan kepentingan pengusaha. Perselingkuhan antara calon penguasa dan pengusaha atau korporasi telah dimulai sejak memontum demokrasi. Hasrat akan kekuasaan dan kendali sektor ekonomi diikat oleh kontrak politik yang bukan hanya menyengsarakan rakyat namun mencoreng wibawa bangsa kita.

Dampaknya jelas, regulasi-regulasi pemerintah jauh dari kata populis. Privatisasi BUMN, serta pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai harapan rakyat. Ini dilakukan sebagai “balas budi” untuk kepentingan pengembang, pemodal. Karena prinsipnya adalah tak ada makan siang gratis. Bahkan disinyalir melalui money politic ini sudah bisa diprediksi siapa yang akan memenangkan pertarungan dan siapa pecundang. Alih-alih keluar sebagai penerima “mandat rakyat”, padahal hanya omong kosong belaka.

Praktik yang tidak terpuji ini tentu membuat demokrasi kita rapuh dan tak bernilai. Padahal pesta demokrasi 5 tahunan ini menghabiskan anggaran yang tak sedikit. Dikutip dari Koran Sindo 15 Maret 2013, pemilu 2014 menelan anggaran sekitar 24, 1 trilun. Nominal fantastik ini menjadi tidak berarti dan tidak berdampak apa-apa bagi masa depan bangsa. Kecuali hanya kepentingan oligarki saja yang terwadahi . Yang berkuasa bukan lagi rakyat tapi korporasi dan penguasa yang tiran.


Umat Islam penentu Arah Demokrasi.

Data dari www.kpu.go.id bahwa angka partisipasi Pemilu pada Pilpres 2014 sekitar 75,11 persen, dan sisanya 24,89 merupakan golput. Artinya dari 190,3 juta pemilih yang terdata di KPU, yang menggunakan hak suara ada sekitar 133, dan lebih dari 57 juta memilih golput. Melalui data ini, kita bisa memastikan bahwa animo rakyat dalam momentum perhelatan pesta demokrasi tidak begitu tinggi. Meski segala upaya sudah dilakukan oleh KPU. Namun angka golput masih terbilang sangat tinggi. Kita bisa melihat ini sebagai sebuah pesimisme rakyat terhadap hasil pemilihan. Tidak memberikan dampak apa-apa bagi kehidupan hari-harinya. Hal ini dapat kita saksikan di pelosok-pelosok.

Tidak perlu diragukan lagi umat Islam adalah penduduk mayoritas, ini artinya mereka memiliki peran penting dalam pesta demokrasi. Tidak hanya itu, mementum ini sekaligus mempertaruhkan martabat umat Islam. Sehingga jangan sampai kekuatan mayoritas Islam dimanfaatkan oleh elite untuk meraup suara demi kepentingan kelompoknya.

Sejalan dengan itu, Syafi’i Ma’arif di Republika 26 Januari 2018 dalam tulisannya melalui judul Tahun Politik 2018: Akankah Ada Perbaikan pada Demokrasi?, bahwa kita sebaiknya malu sebagai bangsa besar gagal membangun demokrasi. Di akhir tulisannya beliau menaruh harapan besar dengan menegaskan biarlah demokrasi berjalan alamiah, teratur, beretika dan bermartabat. Islam harus menyadari kebesarannya bukan sebagai kebesaran karikatif.

Kita mesti merefleksi dalam-dalam Aksi Bela Islam yang bermula 14 Oktober 2016, 28 Oktober 2016, 4 November 2016, 2 Desember 2016, 11 Februari 2017, 21 Februari 2017, 31 Maret 2017, hingga aksi 5 Mei 2017. Isu-isu agama, ras, bahasa dan budaya menjadi sangat rentan memecah keutuhan dan persatuan. Pancasila adalah acuan kita, sehingga tugas kita semua mengawal proses demokrasi, mengantarkan sampai pada pencapaian cita-cita kemerdekaan.

Umat islam harus kuat dan tidak menjadi cengeng dengan berbagai isu-isu desktruktif yang muncul. Karena sejarah kita mencatat masyarakat Indonesia sudah terbiasa utuh dalam keragaman sejak sebelum kemerdekaan tiba, sehingga dasar itulah yang menguatkan kita dalam keragamaan dan perbedaan itu sendiri. Mari kita melihat proses demokrasi ini secara objektif dengan cara mengkritik diri masing-masing agar kita tidak terjebak pada primordialisme kelompok agama.


Selain itu, umat Islam haruslah jadi lem perekat, stabilisator dan kontrol sosial atas dampak dari proses selama pesta demokrasi. Tidak bisa dipungkiri perbedaan pandangan dan pilihan menjadi pemicu. Tingginya sikap apatis terhadap setiap mementum perhelatan politik akbar ini juga harus mampu kita tanggulangi. Dengan sosialisasi dan penyedaran masyarakat secara menyeluruh akan pentingnya kehadiran raykat dalam menentukan masa depan. (*)
Share this article :
+
Previous
Next Post »
0 Komentar untuk "Menatap Tahun Politik 2018: Haruskah Pesimis?"