Headline News
Loading...

Pernyataan Sikap Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik DPD IMM Jawa Timur

Baca Kabar ini juga . . .



Beberapa hari lalu, tepanya pada Kamis (15/8), Aksi Massa damai yang dilakukan oleh sekelompok Mahasiswa Papua yang mengatasnamakan Aliansa Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua (FRWI) berakhir ricuh. Aksi damai mereka dalam rangka memperingati Penandatanganan New York Agreement antara Pemerintah Indonesia dan Belanda yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 1962. Bentrokan yang terjadi antara Mahasiswa Papua dengan warga dan aparat keamanan bukan kali pertama terjadi di Kota Malang, hampir setiap kali aksi-aksi yang dilakukan oleh Mahasiswa Papua di Kota Malang dan bahkan dibeberapa daerah lainnya (Surabaya, Yogakarta, Bandung, Makassar) selalu mengalami intimidasi, represifi, dan perlakuan kasar sampai pada tindakan rasisme yang dilakukan oleh ormas reaksioner dan aparat keamanan Polri-TNI. Belum lama, kejadian bentrokan pembubaran paksa aksi damai Mahasiswa Papua di Kota Malang, kita mendapat kabar dari Surabaya bahwa telah terjadi pengepungan asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan No. 10 Surabaya yang dilakukan oleh sekelompok warga dari Ormas reaksioner tertentu bersama aparat keamanan mulai dari Satpol PP, Polisi, hingga TNI. 

Pengepungan yang dilakukan oleh massa reaksioner beserta aparat tersebut berawal dari dugaan adanya insiden perusakan tiang bendera merah putih di lingkungan asrama. Tidak jelas siapa yang melakuan dan bukti yang ada terkait insiden tersebut! Sekelompok massa beserta aparat secara membabi buta langsung mengepung asrama Mahasiswa Papua. Ujaran-ujaran rasis penuh kebencian sempat terlontar dari mulut mereka. Bahkan, sampai dilakukan penembakan gas air mata yang mengakibatkan luka pada sejumlah Mahasiswa Papua. Kejadian itu membuat mahasiswa yang ketakutan hanya bisa berkumpul di aula asrama sembari menahan lapar sepanjang malam. 

Represif yang terjadi di asrama Mahasiswa Papua Surabaya dan aksi-aksi Mahasiswa Papua di beberapa daerah bukan hanya terjadi kali ini saja, tiap tahun selalu ada sekenario dan tuduhan yang pada akhirnya tidak terbukti. Mengutip pada catatan Kontras Surabaya, sejak tahun 2018 sampai Agustus 2019 telah terjadi 8 kali tindakan pembubaran yang dialami oleh Mahasiswa Papua ketika mereka melakukan Aksi Damai menyampaikan tuntutan aspirasi, masyarakat lain pun yang sedang menggelar acara berkaitan dengan isu-isu Papua ‘tak luput dari tindakan represif aparat. Dalam aksi pembubaran tersebut tidak jarang aparat beserta ormas reaksioner selalu diwarnai dengan intimidasi, perampasan, pemukulan, rasisme,hingga penangkapan secara paksa. 

Secara konstitusi sangat jelas telah diatur dalam UUD 1945, bahwa Aksi Demonstrasi merupakan perwujudan dari hak menyampaikan pendapat dan berekspresi. Hal tersebut adalah hak bagi setiap warga negara dan diatur dalam ketentuan UUD 1945, Pasal 28e ayat 2 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya” serta di Pasal 28e ayat 3 juga menegaskan bahwa: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Pembubaran Aksi Demonstrasi yang dilakukan aparat terhadap mahasiswa papua merupakan sebuah tindakan pembungkaman pada massa rakyat, ruang-ruang demokrasi yang menjadi tempat bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi tertutup secara perlahan, belum lagi aparat kerap menggunakan ormas tertentu sebagai alat untuk memukul dan mengintimidasi setiap aksi yang dilakukan oleh massa rakyat tanpa terkecuali Mahasiswa Papua. Atas situasi yang dialami oleh Mahasiswa Papua di Malang, Surabaya, dan beberapa daerah lainnya maka, kami dari Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Timur menyatakan sikap: 

1. Mengecam segala bentuk tindakan intimidasi, represif, kekerasan, dan rasisme terhadap Mahasiswa Papua. 
2. Mendesak aparat untuk segera mengusut tuntas, menanangkap, dan mengadili para pelaku, baik oknum, ormas, dan/atau pihak yang memicu konflik tersebut sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. 
3. Mendesak oknum, ormas, dan/atau pihak yang memicu konflik tersebut untuk melakukan permohonan maaf kepada publik secara terbuka.
4. Mendesak aparat dan pemerintah untuk melindungi seluruh warga negara, terkhusus Mahasiswa Papua, sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. 
5. Menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak terprovokasi, tidak main hakim sendiri dan menyerahkan semuanya dengan penuh kepercayaan kepada pihak yang berwenang. 
6. Menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga persatuan dan persaudaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



BIDANG HIKMAH DAN KEBIJAKAN PUBLIK
DEWAN PIMPINAN DAERAH
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
JAWA TIMUR


Share this article :
+
Previous
Next Post »
0 Komentar untuk "Pernyataan Sikap Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik DPD IMM Jawa Timur"